Jakarta, 26 Maret 2010. Tanggal 26 Maret, merupakan event tahunan kampanye Earth Hour yang mendorong warga mematikan lampu 1 jam sebagai simbol kepedulian terhadap bumi. Meskipun demikian, banyak pula warga yang merasa mematikan lampu satu jam adalah upaya menyelamatkan bumi, karena mampu mengurangi emisi dalam jumlah tertentu. Kampanye ini bisa salah kaprah jika dimaknai satu jam mematikan seluruh lampu di rumah akan mengurangi emisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang membakar minyak bumi, gas, dan batu bara.
Laporan assessment ke-4 Inter-governmental Pannel on Climate Change (IPCC) tahun 2007, menyebutkan bahwa Penyumbang terbesar naiknya konsentrasi gas rumah kaca—terutama senyawa karbon atmosferik— secara global adalah seluruh life-cycle penggunaan bahan bakar fosil. Artinya, emisi gas rumah kaca tak hanya bicara penggunaan produk energi fosil, tapi juga pembongkarannya di kawasan-kawasan kaya energi. Kawasan itu justru mengalami krisis energi. Menurut data JATAM (2010), tiga kabupaten penghasil batubara terbesar di Kalimantan timur, pemenuhan kebutuhan listriknya justru paling rendah, antara 27 – 38 persen.
“Kami mengingatkan warga masyarakat bahwa perkara dalam urusan penggunaan energi khususnya di Indonesia adalah ketidakadilan penggunaan energi dan kebijakan penyediaan listrik yang mendorong perusakan bumi lewat pembangunan pembangkit-pembangkit raksasa berbahan bakar fosil dan juga bendungan-bendungan raksasa,” ungkap Siti Maimunah, Koordinator CSF.
Kebijakan penyediaan energi di Indonesia sangat berorientasi pasar, mendudukkan warga hanya sebagai konsumen yang tidak tahu apa-apa, juga mendorong perusakan alam dari polusi udara, dan perusakan alam yang vital dalam perlindungan fungsi-fungsi ekologis. Pemerintah Indonesia hanya mementingkan pertumbuhan dari konsumsi bahan-bahan kotor, mendorong tumbuhnya kendaraan yang meningkatkan polusi, kemacetan, dan gangguan kesehatan. Tanpa memikirkan mobilitas manusia yang sehat, manusiawi dan tidak merusak lingkungan.
“Kami menuntut agar semua pihak yang peduli dengan keselamatan juga peduli dengan cara-cara pemerintah memperlakukan lingkungan dan warga. Tindakan individu menghentikan pemborosan sangatlah penting, tetapi akan jauh lebih bermakna mendorong pemerintah melakukan terobosan pengurusan negara yang lebih adil lingkungan, dan peduli pada keselamatan orang. Salah satunya menghentikan proyek-proyek PLTU Batu Bara, dan mulai mendorong proyek-proyek energi terbarukan yang aman dan mengaktifkan partisipasi masyarakat secara utuh, sebagai produsen sekaligus konsumen, ” tambahnya.
Menanggulangi perubahan iklim tidak cukup menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Tindakan langsung oleh negara-negara untuk menyelamatkan bumi adalah hal utama dalam menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim (selesai).
Kontak Media :
Ina Nisrina
Hp. 085277753686
Jakarta, 26 Maret 2010. Tanggal 26 Maret, merupakan event tahunan kampanye Earth Hour yang mendorong warga mematikan lampu 1 jam sebagai simbol kepedulian terhadap bumi. Meskipun demikian, banyak pula warga yang merasa mematikan lampu satu jam adalah upaya menyelamatkan bumi, karena mampu mengurangi emisi dalam jumlah tertentu. Kampanye ini bisa salah kaprah jika dimaknai satu jam mematikan seluruh lampu di rumah akan mengurangi emisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang membakar minyak bumi, gas, dan batu bara.
Laporan assessment ke-4 Inter-governmental Pannel on Climate Change (IPCC) tahun 2007, menyebutkan bahwa Penyumbang terbesar naiknya konsentrasi gas rumah kaca—terutama senyawa karbon atmosferik— secara global adalah seluruh life-cycle penggunaan bahan bakar fosil. Artinya, emisi gas rumah kaca tak hanya bicara penggunaan produk energi fosil, tapi juga pembongkarannya di kawasan-kawasan kaya energi. Kawasan itu justru mengalami krisis energi. Menurut data JATAM (2010), tiga kabupaten penghasil batubara terbesar di Kalimantan timur, pemenuhan kebutuhan listriknya justru paling rendah, antara 27 – 38 persen.
“Kami mengingatkan warga masyarakat bahwa perkara dalam urusan penggunaan energi khususnya di Indonesia adalah ketidakadilan penggunaan energi dan kebijakan penyediaan listrik yang mendorong perusakan bumi lewat pembangunan pembangkit-pembangkit raksasa berbahan bakar fosil dan juga bendungan-bendungan raksasa,” ungkap Siti Maimunah, Koordinator CSF.
Kebijakan penyediaan energi di Indonesia sangat berorientasi pasar, mendudukkan warga hanya sebagai konsumen yang tidak tahu apa-apa, juga mendorong perusakan alam dari polusi udara, dan perusakan alam yang vital dalam perlindungan fungsi-fungsi ekologis. Pemerintah Indonesia hanya mementingkan pertumbuhan dari konsumsi bahan-bahan kotor, mendorong tumbuhnya kendaraan yang meningkatkan polusi, kemacetan, dan gangguan kesehatan. Tanpa memikirkan mobilitas manusia yang sehat, manusiawi dan tidak merusak lingkungan.
“Kami menuntut agar semua pihak yang peduli dengan keselamatan juga peduli dengan cara-cara pemerintah memperlakukan lingkungan dan warga. Tindakan individu menghentikan pemborosan sangatlah penting, tetapi akan jauh lebih bermakna mendorong pemerintah melakukan terobosan pengurusan negara yang lebih adil lingkungan, dan peduli pada keselamatan orang. Salah satunya menghentikan proyek-proyek PLTU Batu Bara, dan mulai mendorong proyek-proyek energi terbarukan yang aman dan mengaktifkan partisipasi masyarakat secara utuh, sebagai produsen sekaligus konsumen, ” tambahnya.
Menanggulangi perubahan iklim tidak cukup menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Tindakan langsung oleh negara-negara untuk menyelamatkan bumi adalah hal utama dalam menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim (selesai).
Kontak Media : Ina Nisrina Hp. 085277753686
