Siaran Pers CSF, 16 Desember 2009
Sejak lahirnya inisitaif CTI telah menimbukan kontroversi dan penolakan dari nelayan dan kelompok masyarakat sipil. Tapi pemerintah dan lembaga konservasi internasional pendukung CTI, macam World Wildlife Nature, The Natue Concervacy dan Conservation International tutup telinga dan mata. Mereka mengeluarkan laporan-laporan yang kontraproduktif. Salah satunya, laporan WWF bahwa terumbu karang bakal musnah dari wilayah Coral Triangle di akhir abad ini dan kemampuan ekosistem pesisir menghidupi nelayan dan masyarakat pesisir akan menurun hingga 80 persen. Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan bisnis berperan dalam CTI. Ini bertentangan dengan pesan utama Coral Triangle Initiative's Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security yang disepakati CT-6 sebagai langkah mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya wilayah pesisir. Bagaimana kemiskinan dientaskan, sementara sektor swasta diberikan akses seluas-luasnya dan masyarakat digusur.
***
Copenhagen, 16 Desember 2009. Perundingan iklim menyisakan waktu 48 jam ke depan. Sejak dimulainya, 7 Desember lalu di Copenhagen Denmark, terus menuai kontroversi dan penolakan dari masyarakat sipil, salah satunya karena dipinggirkannya prinsip-prinsip keadilan iklim Ini terlihat dalam draf resmi naskah AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention) dan AWG KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) oleh UNFCCC Jumat (11/12) lalu. Di situ, persoalan keselamatan nelayan tradisional tak lagi mendapati prioritas, bahkan dihilangkan.
Justru, pertemuan membuat laut menjadi ajang perdagangan karbon malah mengemuka, untuk mendorong mekanisme pendanaan di luar UNFCCC. Salah satunya difasilitasi pemerintah Indonesia dengan UNEP dan beberapa LSM internasional, dan lembaga finansial global yang menyelenggarakan “Ocean Day at Copenhagen: The Importance of Oceans, Coasts, and Small Island Developing States in the Climate Regime di European Environment Agency”, Senin (14/12). Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan beberapa delegasi lainnya mempresentasikan Coral Triangle Initiative–CTI, salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh CT6, yaitu Indonesia bersama lima negara lainnya, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Rupanya, negara-negara CT6 gerah isu kelautan perikanan dan pesisir belum menjadi bagian dalam perluasan dan mekanisme pasar dagang karbon lewat REDD-Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Mereka mengambil inisiatif menggelar forum-forum kelautan, perikanan, dan pesisir berskala internasional. Bahkan, tahun depan CTI Bussiness Summit akan digelar di Manila 18-21 Januari 2010. Pertemuan ini akan membincangkan program pendanaan dan investasi bisnis atas nama keberlanjutan lingkungan hidup, melibatkan partisipasi seluas-luasnya sektor swasta. Pertemuan difasilitasi WWF dan lembaga konservasi internasional lainnya.
Sejak lahirnya inisitaif CTI telah menimbukan kontroversi dan penolakan dari nelayan dan kelompok masyarakat sipil. Tapi pemerintah dan lembaga konservasi internasional pendukung CTI, macam World Wildlife Nature, The Natue Concervacy dan Conservation International tutup telinga dan mata. Mereka mengeluarkan laporan-laporan yang kontraproduktif. Salah satunya, laporan WWF bahwa terumbu karang bakal musnah dari wilayah Coral Triangle di akhir abad ini dan kemampuan ekosistem pesisir menghidupi nelayan dan masyarakat pesisir akan menurun hingga 80 persen. Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan bisnis berperan dalam CTI. Ini bertentangan dengan pesan utama Coral Triangle Initiative's Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security yang disepakati CT-6 sebagai langkah mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya wilayah pesisir. Bagaimana kemiskinan dientaskan, sementara sektor swasta diberikan akses seluas-luasnya dan masyarakat digusur.
CTI bukanlah solusi mengatasi dampak perubahan iklim. Sebaliknya, justru melanggar prinsip-prinsip keadilan iklim. CTI tak memberi jaminan perlindungan ruang hidup dan wilayah penghidupan nelayan tradisional dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal 89,15 persen wilayah CT6 adalah perairan Indonesia, di antaranya Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Di kawasan inilah, nelayan tradisional mengembangkan tata sosial-budaya, ekologi, dan relijiusitasnya yang amat menghargai nilai-nilai keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Dan terbukti arif terhadap ketersediaan sumber daya ikan sejak abad ke-16 M. Sebut saja Sasi di Maluku Tengah, Bapongka di Sulawesi Tengah, Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Awig-awig di Lombok dan Bali.
“Nelayan tradisional tidak membutuhkan CTI. Karena CTI justru menggusur keberadaan kami. Kami lebih membutuhkan perlindungan atas perairan tradisional kami, asuransi, dan pemenuhan hak dasar kami untuk lebih mudah beradaptasi dengan dampak perubahan iklim,” papar Tiharom, nelayan tradisional dari Perkampungan Nelayan Marunda, Jakarta Utara, yang mengikuti proses perundingan iklim di Copenhagen, Denmark, mewakili Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Mendorong CTI akan mengancam hidup 120 juta nelayan yang hidupnya makin terbatas dan terancam karena perubahan iklim. Indonesia dan para pemimpin lainnya yang datang pada COP 15, harus memaksimalkan 48 jam sisa waktu perundingan untuk mendorong penyelamatan bumi berbasis hak dan perlindungan keselamatan warganya.
Bukan solusi palsu macam CTI!
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Giorgio Budi Indrarto +45 531 456 01
Abdul Halim +45 505 978 24
Siti Maimunah: +45 504 99 567
