Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim

Siaran Pers SEA Oilwatch - CSF Indonesia
Copenhagen, 14 desember 2009



(Copenhagen, 141209) Kami, anggota Oilwatch Asia Tenggara dan Indonesian Civil Society Forum for Climate Justice (CSF), menyatakan posisi dan desakan kami atas negosiasi iklim yang sedang berlangsung di COP 15 UNFCCC Copenhagen (1). Kami telah menjadi saksi dar buruknya kepemimpinan negara-negara industri berkomitmen memotong emisi karbon secara signifikan, apalagi untuk menunjukkan tanggung jawab mereka mendukung negara berkembang menangani dampak perubahan iklim.

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dunia yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini terdiri dari banyak negara miskin dan sebagian besar warganya hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga memiliki kapasitas rendah untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, wilayah ini juga rawan bencana termasuk angin topan, kekeringan, gempa bumi, dan banjir. 



Kami kecewa karena negosiasi di COP 15 UNFCCC tidak menghiraukan kenyataan di lapang bahwa eksploitasi bahan bakar fosil yang dilakukan negara-negara industri terus bertambah. Proyek eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan perusahaan transnasional juga menjamur, begitu pula meningkatnya permintaan batubara.

Perusahaan asing swasta seperti Royal Dutch Shell, BHP Biliton, Chevron Texaco, Conoco Phillips, dan Bumi Resources (2) adalah pelaku lama perampokan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan (3). Perusahaan-perusahaan besar ini mengendalikan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Asia Tenggara, terutama bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batubara. Selain itu, dengan dukungan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Asian Development Bank, perusahaan-perusahaan ini menjadi pemilik dan penyedia teknologi serta produk berbasis bahan bakar fosil yang menimbulkan ketergantungan penduduk Asia Tenggara.  

Berdasarkan fakta bahwa pembakaran serta konsumsi bahan bakar fosil terutama minyak dan batubara adalah penyebab utama emisi karbon global, maka kami mendesak pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk:

Oleh karena itu, investasi besar dan cepat untuk penelitian dan pengembangan rencana pemanfaatan sumber daya energi alternatif terbarukan yang murah, aman, dan bersih, harus tersedia. Hal ini diperlukan untuk mencegah agar kebutuhan ekonomi dan energi di Asia Tenggara tidak lagi tergantung sepenuhnya pada pola produksi dan konsumsi bahan bakar fosil. Mayoritas nilai pemasukan dan pendapatan proyek ekstraksi bahan bakar fosil yang sudah ada sekarang ini harus dialihkan untuk membiayai layanan publik.

Kami menolak solusi keliru masalah perubahan iklim meliputi perdagangan karbon, mekanisme pembangunan bersih, REDD, dan teknologi batu bara ’bersih’, yang diterapkan dan didorong oleh dan untuk negara Annex I, serta perusahaan transnasional milik mereka. Solusi berbasi pasar dan keuntungan ini hanya akan memihak pihak swasta dan elite.

Kami mendesak para pemimpin negara Asia Tenggara bersatu demi mengatasi isu perubahan iklim dan mengendalikan pemanasan global. Harus ada orientasi serta kerangka kerja tandingan untuk pembangunan ekonomi dan produksi di wilayah Asia Tenggara. Maka, solusi iklim harus berbasis pada keselamatan manusia, rektivasi utang ekologis, hak atas tanah, dan perubahan pola produksi dan konsumsi demi mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa jiwa dari solusi iklim yang ditawarkan dibuat berdasarkan kesejahteraan serta kepentingan rakyat dan lingkungan.

Oilwatch Southeast Asia, CSF, PACC, La’o Hamutuk dan  TCJ akan selalu berkomitmen untuk tidak hanya mendesak solusi perubahan iklim yang sejati, namun juga berjuang dengan komunitas akar rumput untuk melawan kesepakatan, kebijakan, program, serta proyek yang akan memperparah perubahan iklim dan membahayakan komunitas kami ().

Media contacts:

Catatan :