Jakarta, 11 April 2011 – Pernyataan delegasi Indonesia (06/04) yang optimis terhadap hasil-hasil United Nations Climate Change Conference - putaran pertama di Bangkok pada 3 – 8 April 2011, patut dipertanyakan. CSF mengamati pertemuan tersebut justu pertemuan persiapan paling buruk dari putaran pertemuan persiapan menuju Pertemuan Para Pihak (COP), sejak Kyoto Protokol ditandatangani. Tak hanya karena singkatnya waktu perundingan resmi, tetapi juga hasil perundingan jauh dari prinsip Keadilan Iklim.
Hasil perundingan di Bangkok menjauh dari persoalan krisis iklim, yang telah memperparah kerentanan laki-laki dan perempuan, khususnya rakyat miskin, dan menambah beban persoalan mereka. “Di sepanjang pesisir utara Jawa, petani Brebes, Indramayu, Karawang, Demak dan seterusnya mengalami beragam masalah karena cuaca ekstrim, tingginya muka air laut yang mengakibatkan abrasi dan banjir rob yang meninggi intensitasnya menyulitkan kehidupan petani dan nelayan”, ujar Said Abdullah dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Pangan (KRKP).
"Tapi pertemuan Bangkok tak banyak membicarakan bagaimana membantu adaptasi warga, sebagian besar agenda mendiskusikan bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca, yang harusnya tanggung jawab utaa negara industri maju", ujar Teguh Surya dari WALHI.
Ada beberapa alasan pertemuan di Bangkok membuat CSF khawatir terhadap masa depan negosiasi perubahan Iklim.
Pertama, Subtansi negosiasi resmi tak mendapat waktu yang cukup karena dua hari pertama habis digunakan menggelar workshop-workshop, yang subtansinya tak menjadi rekomendasi resmi perundingan.
Kedua, krisis ekonomi dan bencana ekologis yang kerap menimpa negara industri maju dalam beberapa tahun terakhir, dipakai alasan untuk merendahkan komitmen mereka mengurangi emisi. Bahkan Uni Eropa, Amerika Serikat dan Australia menggunakan alasan “accounting rules” dan hukum negaranya sebagai kendala mengurangi emisinya.
Ketiga, Pembicaraan hasil Perundingan Cancun mengarah pada mekanisme offset atau kompensasi dagang karbon. Jika COP berikutnya di Durban – akhir tahun ini menyepakati skema offset, maka 65% upaya reduksi emisi akan menjadi tanggungjawab Negara berkembang.
Keempat, , Diujung putaran pertama berlakunya protokol Kyoto - sejak ditandatangani 16 Februari 2005 hinga 2012, pergeseran sangat terasa dari kewajiban negara-negara industri maju yang harusnya mengurangi emisinya dalam jumlah drastis, kini berbalik. Negara berkembang dengan sukarela menyatakan komitmennya menurunkan emisi melalui bantuan pendanaan negara industri maju.
Kelima, Indonesia gagal memperjuangkan wakilnya menjadi salah satu anggota Komite transisi Green Climate Fund mewakili Asia. Informasi terakhir yang diterima CSF, kandidat dari Philipina yang justru terpilih menjadi salah satu wakil Asia dari region Asia Tenggara.
Keenam, Komposisi anggota yang duduk dalam Green Climate fund (GCF) harusnya independen, bebas dari intervensi lembaga keuangan internasional. Kenyataannya GCF justru didominasi kepentingan Bank dunia dan Bank multilateral lainnya. Padahal mereka adalah salah satu biang kerok terjadinya krisis iklim.
Kondisi di atas tak beda dengan Indonesia, sebagian besar respon terhadap perubahan iklim didominasi bagaimana menurunkan emisi lewat hutan. Lupa bahwa urusan perubahan iklim tak semata urusan penggundulan hutan ataupun degradasi lahan, yang terus dipercepat melalui beragam kebijakan Kementrian sektoral yang amburadul dan tidak sinergis satu sama lain. “Salah satu tugas utama negosiasi iklim adalah pengurangan emisi dan kenaikan suhu harus dijaga agar tak melebihi 1,5 derajat celcius. Di sisi lain, cuaca ekstrim telah mempengaruhi mata pencaharian 550 ribu nelayan dari 53 kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh karenanya, komitmen penurunan emisi harus berbarengan penguatan adaptasi,” tegas Mida Saragih dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
"Tak cukup membuat siaran pers yang isinya menenangkan publik seolah putaran perundingan bangkok akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia. CSF menuntut delegasi Indonesia memiliki visi, misi dan kecakapan berdiplomasi yang lebih baik dan kuat memastikan Indonesia tak dirugikan dalam putaran perundingan perubahan Iklim berikutnya. DPR RI harus segera turun tangan menjalankan fungsi kontrolnya kepada pemerintah", ujar Siti Maemunah, Koordinator CSF.
CSF mendukung upaya penguatan warga menghadapi dampak perubahan iklim. Oleh karenanya. bersamaan dengan putaran perundingan pertama di Bangkok, tanggal 7 April - CSF meluncurkan paket info keadilan iklim. Paket ini berisi 4 buku dengan judul 1) Membaca jejak perubahan iklim, 2) Petani menduga musim, 3) REDD, Mampukan menjawab persoalan deforestasi serta 4) Keadilan gender dalam Keadilan Iklim. Harapan CSF, informasi ini akan membantu publik memahami pentingnya mendorong keadilan iklim yang menekankan pada prinsip keselamatan warga, utang ekologis, hak atas lahan dan pola produksi dan konsumsi. (selesai)
Informasi Media: Ina Nisrina Has. Manajer Komunkasi dan Media CSF, cellphone :Tak cukup membuat siaran pers yang isinya menenangkan publik seolah putaran perundingan bangkok akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia 085277753686
Tidak hanya cukup membuat siaran pers yang isinya menenangkan publik seolah putaran perundingan bangkok akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia.
Last Updated ( Wednesday, 13 April 2011 16:11 )
Read more...
Earth Hour: Menyalahkan Diri Sendiri Tidaklah Cukup
Sunday, 27 March 2011 07:07
administrator
Jakarta, 26 Maret 2010. Tanggal 26 Maret, merupakan event tahunan kampanye Earth Hour yang mendorong warga mematikan lampu 1 jam sebagai simbol kepedulian terhadap bumi. Meskipun demikian, banyak pula warga yang merasa mematikan lampu satu jam adalah upaya menyelamatkan bumi, karena mampu mengurangi emisi dalam jumlah tertentu. Kampanye ini bisa salah kaprah jika dimaknai satu jam mematikan seluruh lampu di rumah akan mengurangi emisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang membakar minyak bumi, gas, dan batu bara.
Laporan assessment ke-4 Inter-governmental Pannel on Climate Change (IPCC) tahun 2007, menyebutkan bahwa Penyumbang terbesar naiknya konsentrasi gas rumah kaca—terutama senyawa karbon atmosferik— secara global adalah seluruh life-cycle penggunaan bahan bakar fosil. Artinya, emisi gas rumah kaca tak hanya bicara penggunaan produk energi fosil, tapi juga pembongkarannya di kawasan-kawasan kaya energi. Kawasan itu justru mengalami krisis energi. Menurut data JATAM (2010), tiga kabupaten penghasil batubara terbesar di Kalimantan timur, pemenuhan kebutuhan listriknya justru paling rendah, antara 27 – 38 persen.
“Kami mengingatkan warga masyarakat bahwa perkara dalam urusan penggunaan energi khususnya di Indonesia adalah ketidakadilan penggunaan energi dan kebijakan penyediaan listrik yang mendorong perusakan bumi lewat pembangunan pembangkit-pembangkit raksasa berbahan bakar fosil dan juga bendungan-bendungan raksasa,” ungkap Siti Maimunah, Koordinator CSF.
Kebijakan penyediaan energi di Indonesia sangat berorientasi pasar, mendudukkan warga hanya sebagai konsumen yang tidak tahu apa-apa, juga mendorong perusakan alam dari polusi udara, dan perusakan alam yang vital dalam perlindungan fungsi-fungsi ekologis. Pemerintah Indonesia hanya mementingkan pertumbuhan dari konsumsi bahan-bahan kotor, mendorong tumbuhnya kendaraan yang meningkatkan polusi, kemacetan, dan gangguan kesehatan. Tanpa memikirkan mobilitas manusia yang sehat, manusiawi dan tidak merusak lingkungan.
“Kami menuntut agar semua pihak yang peduli dengan keselamatan juga peduli dengan cara-cara pemerintah memperlakukan lingkungan dan warga. Tindakan individu menghentikan pemborosan sangatlah penting, tetapi akan jauh lebih bermakna mendorong pemerintah melakukan terobosan pengurusan negara yang lebih adil lingkungan, dan peduli pada keselamatan orang. Salah satunya menghentikan proyek-proyek PLTU Batu Bara, dan mulai mendorong proyek-proyek energi terbarukan yang aman dan mengaktifkan partisipasi masyarakat secara utuh, sebagai produsen sekaligus konsumen, ” tambahnya.
Menanggulangi perubahan iklim tidak cukup menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Tindakan langsung oleh negara-negara untuk menyelamatkan bumi adalah hal utama dalam menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim (selesai).
Kontak Media :
Ina Nisrina
Hp. 085277753686
Jakarta, 26 Maret 2010. Tanggal 26 Maret, merupakan event tahunan kampanye Earth Hour yang mendorong warga mematikan lampu 1 jam sebagai simbol kepedulian terhadap bumi. Meskipun demikian, banyak pula warga yang merasa mematikan lampu satu jam adalah upaya menyelamatkan bumi, karena mampu mengurangi emisi dalam jumlah tertentu. Kampanye ini bisa salah kaprah jika dimaknai satu jam mematikan seluruh lampu di rumah akan mengurangi emisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang membakar minyak bumi, gas, dan batu bara.
Last Updated ( Monday, 28 March 2011 12:20 )
Read more...
