Brifing Paper

Perempuan Membaca Iklim

Thursday, 09 August 2012 12:56 Anwar JATAM

Perempuan Membaca Iklim

Oleh: Mida Saragih*)

Saat ini, perempuan di wilayah pesisir sadar betul kalau mereka harus bahu-membahu menghadapi kerentanan akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Berbagai dampak kedua penyebab itu sudah kerap mereka alami. Sulit mendapat tangkapan, gagal panen, digerus rob, dan lainnya. Kondisi ini diperparah dengan masih berlakunya nilai-nilai patriarki yang kerap memposisikan perempuan menjadi pihak yang paling rentan. Tapi dengan keterbatasan yang ada, perempuan ternyata memiliki peran penting dalam rantai produksi pangan dan sebagainya. Berdasarkan kajian KIARA, perempuan nelayan Jawa Tengah dan Jakarta Utara mengerjakan pekerjaan rumah dan mencari nafkah selama 16 hingga17 jam per hari. Perempuan pesisir terus-menerus berbenah.

Tidak Diam

Pada Maret lalu, Ibu Habibah warga Kampung Marunda Kepu, Jakarta Utara ragu menancapkan jaring sero. Iklim yang tidak menentu menyurutkan semangatnya untuk mendapatkan ikan dan udang rebon. Kerja Ibu Habibah kini rutin terganggu ombak tinggi serta angin kencang. Nasib Habibah dan keluarganya makin terombang-ambing setelah kawasan tempat tinggalnya menjadi kawasan serba guna. Mulai dari bertumbuhnya pabrik-pabrik, reklamasi untuk kawasan pelabuhan, sampai perusakan bentang alam karena proyek Banjir Kanal Timur. Di dadanya hanya tersisa sesak dan sedih. Dia ingat 10 tahun yang lalu penghasilannya dari kegiatan di laut bisa mencapai 100 – 150 ribu rupiah per harinya. Tapi sekarang, penghasilannya makin seret dan terus seret, karena kawasan pantai Kampung Marunda Kepu ditimbun dengan batu-batuan dalam rangka reklamasi. Nelayan kini tak bisa menancapkan jaring sero.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah dan biaya sekolah anak-anaknya, Bu Habibah bersama anak perempuannya kerja serabutan. Kadang jadi pengupas kerang, kadang mencari botol-botol bekas untuk kemudian dijual. Suaminya sendiri bekerja mencari kerang putih di laut. Suaminya makin sulit berusaha karena laut sudah dikavling nelayan-nelayan lain. Jadi, kalau suaminya bangun pukul 5 pagi, itu sama artinya tak akan kebagian jatah melaut.

Belakangan harapan Bu Habibah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pupus, setelah mendengar kalau semua warga kampung dipastikan akan digusur pada 2013 nanti. Kini yang bisa dikerjakan secara teratur hanya membuat terasi. Sejak pagi dia mempersiapkan semuanya. Mengumpulkan dan menjemur bahan baku hingga kering untuk kemudian ditumbuk sampai liat dan berbentuk siap untuk dijual ke pasar. Guratan di wajah, otot tangan yang liat menunjukan kemampuannya untuk tetap bertahan. Di luar rutinitasnya, Habibah pun kerap dicibir tetangga karena aktif berdemo menolak reklamasi. Semua gunjingan dihiraukan, Ia selalu yakin yang diperjuangkan olehnya selama ini adalah untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara. Untuk mempertahankan sumber kehidupan para nelayan.

Dampak pembangunan reklamasi pesisir juga dialami Ibu Devita Tumengkol di Manado, Sulawesi Utara. Proyek reklamasi menghadapkan para nelayan pada ancaman kerusakan kawasan tangkap yang nyata. Karena itu, bersama Aliansi Nelayan Tradisional Sulut (ANTRA), Devita bahu membahu memperjuangkan aset nelayan seumur hidup. Ia lahir dan besar di Manado. Saban hari, Devita menampung hasil tangkapan dan berdagang ikan dari kampung ke kampung.

Cerita kaum perempuan lainnya kurang lebih sama dengan persoalan yang berbeda. Di Aceh Jaya, Ibu Nuraini bersama teman-temannya membentuk Kelompok Perempuan Pesisir Desa Gampong Baro yang punya kerja memproduksi ikan teri krispi dan abon tiram. Kedua komoditi itu merupakan produk unggulan kelompok Nuraini. Niat kelompok perempuan ini adalah membantu meringankan beban suami dan keluarga. Belakangan kegiatan mereka pada Maret hingga April terkendala cuaca ekstrem.

Pada kedua bulan itu, angin berhembus kencang dan gelombang di laut bisa mencapai ketinggian 3 – 5 meter. Kalau sudah begitu biasanya suami Nuraini tak melaut. Ini yang membuat kegiatan kelompok perempuan memproduksi teri krispi jadi terganggu pasokan yang selama ini dipasok dari hasil tangkapan suami. Di Aceh Besar akhir Mei lalu, sedikitnya ada 500 unit kapal nelayan teronggok begitu saja karena tak digunakan untuk melaut oleh para nelayan. Sampai awal Juni lalu, angin kencang masih melanda dan gelombang rata-rata empat meter. Dengan begitu, produksi ikan teri krispi akan terus terkendala musim.

Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ada Jumiati yang menginisasi Kelompok Muara Tanjung. Kerja kelompok itu selama ini memproduksi bakso ikan dan kerupuk daun teh jeruju. Kelompok ini juga menggerakan koperasi simpan pinjam dan mendorong komunitas nelayan untuk aktif menanam bakau. Senada dengan perempuan-perempuan sebelumnya, kelompok ini pun dibentuk untuk meringankan beban keluarga dan melestarikan kawasan pesisir.

Beberapa waktu lalu, Jumiati mengisahkan cuaca ekstrem yang menyebabkan sampan-sampan tergeletak tak diberdayakan para nelayan di pantai Serdang Bedagai Sumatera Utara. Kebanyakan sampan yang tak digunakan itu berukuran kecil dengan jarak jelajah tangkap ikan tak lebih dari 2 mil.

Sejak Agustus 2011, ombak tinggi dan angin besar terus menerus mendera, padahal bukan musimnya. Pada Februari lalu saja, udang dan ikan yang mestinya melimpah tidak ada. Jarang. Ternyata serangan cuaca ekstrem ini berlanjut hingga Juni 2012. Angin kencang menyapu pesisir Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan, Kota Medan. Posisi gelombang laut di atas normal dan berpotensi meninggi hingga lima meter. Hal ini tentu membahayakan nelayan tradisional yang mengandalkan perahu motor atau kapal kecil bertonase di bawah 5 gross ton. Mereka para nelayan di tempat Juniati tinggal menyebutnya sebagai “angin bakat”, atau angin penyebab nelayan tak bisa melaut.

Sementara di Desa Gempolsewu, Kendal, pesisir utara Jawa Tengah, istilah ikan tidak melimpah ruah adalah paceklik. Juni-Juli biasa susah tangkapan. Ibu Sulyati dan keluarga hapal sekali, tatkala angin berhembus sangat kencang disusul suara ombak bergemuruh seperti kapal terbang—itu disebut musim rendeng. Bila sudah begitu, nelayan libur semua. Juga ada istilah weleri, di mana tak ada nelayan melaut pada bulan 1, 2 dan 3.

Perempuan Kampung Gempolsewu tidak mengandalkan suami saja mencari nafkah. Banyak di antaranya yang berprofesi sebagai pedagang ikan. Mereka bangun dari jam 2 pagi guna mempersiapkan alat-alat dagang. Di tempat pendaratan, perempuan pedagang ada yang naik langsung ke atas perahu atau merapat ke badan kapal, menyodorkan ember-ember besar untuk menampung. Lalu memilah-milah ikan, yang sejenis lantas dipisah-pisah di dalam entik (bakul kecil). Ikan-ikan itu sebagian dikumpulkan ke bakul (perantara) atau pun langsung jual sendiri di pasar becek. Sepulang dari berdagang ikan, para ibu masih harus kembali untuk mengurus rumah dan mengasuh anggota keluarga. Ada juga yang langsung mengolah ikan sisa dagangan untuk dijadikan kerupuk atau ikan asin.

Upaya lain yang dilakukan perempuan juga ada di Morodemak, Jawa Tengah. Di sana telah berdiri kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari. Kegiatannya mengelola sampah menjadi kerajinan. Sampah yang dimaksud bungkus jajanan dan deterjen berbahan plastik. Ini menjadi motivasi semua warga kampung untuk melakukan hal serupa. Meski masih dalam partai kecil, kelompok ini sudah mempunyai pelanggan dari kota. Selain kerajinan, warga juga punya kegiatan andalan seperti membuat kerupuk ikan, kripik ikan dan pengolahan hasil laut. Kelompok perempuan ini pun menyediakan pelayanan advokasi bagi anggota masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini, kelompok Puspita Bahari membutuhkan peningkatan kapasitas bagi anggotanya agar bisa memproduksi produk-produk bernilai jual lebih.

Di Lombok Timur, NTB, para perempuan nelayan menampung hasil tangkapan saat cuaca baik. Ikan dan rebon disimpan dengan cara dikeringkan lalu disimpan setelah benar-benar kering. Hasilnya ada yang diolah menjadi terasi atau sekedar menemani santapan. Ditambah lagi adanya budidaya rumput laut yang bisa diolah untuk dijadikan pelengkap hidangan, seperti agar-agar, atau pun sayur oseng. Para nelayan pun ada yang menjual rumput laut kering dan basah.

Berbagai inisiatif dan upaya ini, merupakan hasil testimoni para perempuan nelayan yang berbagi pengalaman dalam Pelatihan Kepemimpinan Perempuan yang diadakan KIARA, Aliansi Untuk Desa Sejahtera (ADS) dan LBH Semarang.

Membaca Perubahan Iklim

Berdasarkan catatan resmi IPCC bahwa perubahan iklim mencakup peningkatan suhu, curah hujan tidak stabil, naiknya permukaan laut, meningkatnya insiden bencana badai dan ombak tinggi. Semua ini berdampak negatif terhadap sektor perikanan. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun ditemukan bahwa, ketidakteraturan cuaca dan iklim, secara garis besar berakibat pada berkurangnya hari melaut antara 160 hari hingga 180 hari. Dampaknya juga terlihat dari angka kecelakaan di mana sejak 2010 sampai 2011 jumlah nelayan yang hilang di laut meningkat dari 68 jiwa menjadi 170 jiwa (KIARA, 2011).

Dengan melihat lebih dekat ke situasi masyarakatnya, kita bisa menyaksikan dampak terhadap perempuan lebih parah dikarenakan dua dinamika sektor perikanan: (1) masih kentalnya ketidaksetaraan gender di kampung-kampung nelayan, termasuk persepsi dan posisi yang timpang antara perempuan dan laki-laki, dan; (2) kerentanan akibat pembangunan dan perubahan iklim. Sementara kaum perempuan yang bergelut dalam sektor perikanan juga sangat bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan. Daya tahan mereka (survival capacity) dan peran-peran dalam membangun perekonomian nelayan dapat dilemahkan dan dikalahkan oleh unsur-unsur pembangunan (mulai dari penggusuran; pengkaplingan pesisir oleh pertambangan, pariwisata, dan perumahan mewah; serta pencemaran).

Kedua dinamika ini membatasi akses dan hak perempuan nelayan, yang serta-merta melahirkan beban ganda. Perempuan tidak hanya bertanggungjawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga, tapi juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Karena dua tanggung jawab besar itu, perempuan nelayan menempatkan kesehatan reproduksi pada urutan belakang, sehingga kesehatannya menjadi rentan.

Di Indonesia, proses liberalisasi ekonomi yang disebut-sebut memberi peluang kepada semua orang, ternyata tak memberi manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki. Ini lantas memperdalam perbedaan antar kelas, kelompok umur dan antar jenis kelamin. Perubahan yang cepat dalam privatisasi usaha juga telah berdampak pada semakin berkurangnya akses keluarga miskin atas sumber daya. Sampai di sini, perempuan kepala rumah tangga, anak perempuan dan para istri menjadi korban yang paling dirugikan, karena sedikitnya kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan ekonomi dibandingkan laki-laki.

Di samping liberalisasi ekonomi, ketidaksetaraan gender merupakan faktor mendasar yang menentukan siapa yang korban paling dirugikan. Ini dapat kita diidentifikasi mulai dari kesiapan mereka menghadapi dampak perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi. Ketika bencana iklim melanda lokasi tinggal masyarakat yang budaya paternalistiknya kental, akan terlihat jelas perbedaan kemampuan perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya (seperti: air, fasilitas sanitasi, bahan pangan, bahan bakar untuk memasak dll), termasuk informasi, mobilitas dan proses pembuatan keputusan. Situasi ini bisa kita temukan di Jakarta Utara, pesisir utara Jawa Tengah dan pesisir selatan Jawa Barat—di mana krisis lingkungan masih berlangsung.

Penguatan

Dalam kehidupan masyarakat, perubahan iklim punya banyak sebutan. Orang Sulawesi Utara biasa menyebut cuaca ekstrem sebagai “angin janda”. Karena badai dan angin kencang menghancurkan rumah dan juga kapal. Kalau sudah begitu, perempuan yang biasanya menanggung resiko atas kekacauan iklim ini. Di Morodemak, Jawa Tengah menyebut perubahan iklim sebagai ponco uro, sebutan lain dari pancaroba. Pembacaan masyarakat terhadap perubahan iklim selama ini pun berbeda. Ini tentunya terkait dengan lemahnya upaya adaptasi di lapangan karena negara belum melakukan banyak hal untuk membantu nelayan-nelayan di sepanjang pesisir Indonesia untuk beradaptasi.

Jadi upaya untuk membalikkan keadaan bisa dilakukan dengan mendorong dan memastikan keterlibatan perempuan untuk membesarkan perekonomian nelayan. Paradigma pembangunan seharusnya tidak lagi menempatkan mereka sebagai objek yang terkena dampak dari perubahan iklim. Perempuan harus diperkuat sebagai subjek atau aktor yang berperan melakukan adaptasi dan mitigasi. Dengan begitu, otomatis kehidupan ekonomi mereka akan pulih kembali. Jadi sudah semestinya pemerintah membuka ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam penyusunan program dan kebijakan perikanan.

Khusus untuk mendorong pengakuan serta penghormatan hak-hak perempuan nelayan, tentunya perlu komitmen dan kerja segenap pihak. Termasuk Komnas Perempuan untuk mendorong Negara mengakui profesi perempuan nelayan serta pemenuhan hak-haknya dalam undang-undang.

Kini UU Perikanan sudah ada, persoalannya pasal yang dikandungnya masih mendefenisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan/ pembudidayaan. Dalam banyak contoh di lapangan, kegiatan perikanan tradisional tidak saja pada lingkup penangkapan/ pembudidayaan, sehingga ke depan adalah: (1) bagaimana UU ini memberi arahan bagi penyelenggara negara untuk dapat mengembangkan program yang memberdayakan kegiatan nelayan dan pembudidaya secara utuh, dan; (2) pada banyak wilayah, perempuan nelayan tidak melakukan penangkapan atau pembudidayaan. Namun tanpa mereka, kegiatan perikanan tradisional mustahil dapat berjalan baik, serta; (3) memberikan kesan bahwa urusan nelayan cukup pada wilayah menangkap ikan, sedang pengolahan dan pemasaran ada di wilayah industri. Pasal-pasal tersebut di atas hendaknya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pengelolan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.”

Untuk itu Pemerintah harus merevisi defenisi nelayan/ pembudidaya, sehingga dukungan dan pemenuhan hak mereka tidak bias pada laki-laki semata. Apabila belum mampu melakukan perubahan substansi di dalamnya, maka ruang intervensi masyarakat sipil dalam mengubah UU Perikanan harus dibuka lebar.

Kedua, Pemerintah juga harus kerja keras mengurangi kerentanan sektor perikanan, dengan mengendalikan penyerobotan sumber-sumber kehidupan nelayan (diambil dari data FAO tahun 2010), seperti alih konversi hutan mangrove menjadi pertambakan udang di Jawa Timur, Sulawesi dan Sumatera, lalu penebangan kayu secara berlebihan dan konversi hutan mangrove menjadi tambak garam di Jawa dan Sulawesi, kemudian tumpahan minyak dan polusi industri di Kalimantan Timur, serta penambangan pasir besi dan biji timah di Bangka Belitung, Jawa, dan Sumatera.

Ketiga, keterbukaan pemerintah terhadap informasi cuaca, iklim dan daerah tangkapan ikan jadi sebuah keharusan untuk para nelayan. Ini karena nelayan sudah tak bisa lagi mengandalkan perhitungan tradisional (pranata mangsa).

Bagi Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan segenap anggota jaringannya, upaya untuk meraih cita-cita penguatan gerakan perempuan nelayan akan terus menerus dilakukan. Beberapa waktu lalu KIARA bersama Perkumpulan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) Buton dan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menggelar pertemuan untuk penguatan kapasitas perempuan nelayan. Kegiatan yang berlangsung di Pulau Liwuto, Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 20 – 25 November 2010 melahirkan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Pertemuan itu juga menyepakati PPNI sebagai lokomotif penguatan gerakan perempuan nelayan Indonesia.

Semua tentunya mesti percaya, hanya perempuan nelayan yang terdidik dan terorganisir, upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga nelayan bisa dicapai. Termasuk untuk urusan pengelolaan sumberdaya perikanan yang adil dan lestari. *****

------------------

Sumber: Buletin Perempuan Bergerak, terbitan Kalyanamitra edisi April - Juni 2012

Silahkan diunduh via http://www.kalyanamitra.or.id/bulletin/

Oleh: Mida Saragih*)

Pohon, Perempuan dan Keadilan Iklim

Thursday, 09 August 2012 12:49 Anwar JATAM

Pohon, Perempuan dan Keadilan Iklim

Oleh Siti Maimunah, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF)

Menanam pohon itu baik dan bisa menanggulangi dampak perubahan iklim. Jika tak percaya tanyakan saja pada Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP)i. Sebuah gerakan gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon yang dimulai sejak 2007.

Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, KOWANI, Dharma Wanita Persatuan, Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB), Bhayangkari, Dharma Pertiwi dan Tim Penggerak PKK - tujuh organisasi pelopor GPTP menyebut upaya itu sumbangan mereka bagi pelestarian lingkungan hidup untuk menanggulangi perubahan iklim global, sebab pohon bisa menyerap Karbon.

Sejak itu gerakan menanam pohon untuk menjawab masalah perubahan iklim mengemuka di Indonesia. Jargonnya pun beragam. Ada One Man One Three. Lantas Satu Miliar Pohon Indonesia untuk Dunia. Banyak Pohon Banyak rejeki, dan lainnya. Departemen Kehutanan bahkan mengklaim telah menanam lebih 2 Milyar Pohon dalam dua tahun terakhir, menyerap 15 juta ton lebih Karbonii. Menanam Pohon kemudian menjadi ritual akhir tahun para Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Gemanya bahkan melebihi penyebab perubahan iklim sendiri, pembakaran batubara, minyak dan gas bumi, deforestasi hutan dan degradasi lahan yang terus berlangsung dan makin meluas.

Karbon Netral

Kevin Smith (2006), peneliti Transnational Institute menyebut upaya mengkompensasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menanam pohon itu sebagai Karbon Netral. Mirip yang dilakukan grup musik terkenal asal Inggris, Coldplay pada 2002, saat memproduksi album "A Rush of Blood to the Head". Mereka bermitra dengan perusahaan Carbon Neutral untuk "menetralkan" karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan penyebaran album tersebut.

Coldplay membayar jasa yang ditawarkan Carbon Neutral menanam 10 ribu pohon Mangga di Karnataka India. Bahkan kelompok musik ini menyarankan penggemarnya sukarela mendonasikan sekitar Rp 225 ribu untuk satu pohon Mangga yang ditanam di sana. Sang penggemar akan mendapatkan sertifikat keren, bahkan peta dimana pohon yang mereka bayar itu ditanamiii.

Belakangan diketahui dari pemberitaan The Sunday Telegraph, 2006, ternyata proyek itu justru menghasilkan banyak masalah. Setidaknya itu disampaikan Anandi Sharan Miele dari Women for Sustainable Development (WSD), mitra Carbon Neutral di Karnataka yang mengakui dari 8000 anakan Mangga yang mati sekitar 40 persen. Hal itu dikarenakan desa-desa di sana mengalami kesulitan air, earga juga mengkomplain kompensasi yang diberikan tak sesuai yang dijanjikan.

Apa yang dirasakan Coldplay dengan menanam pohon Mangga itu? Mungkin mereka merasa lebih tenang, merasa menjadi pemusik yang lebih bertanggung jawab. Sama seperti perasaan kita saat melakukan perbuatan baik lainnya. Menanam pohon adalah perbuatan baik. Mungkin mirip dengan perasaan yang muncul saat orang-orang membeli mobil hibrid, AC ramah lingkungan, kayu bersertifikat ekolabel, emas bersertifikat hijau, juga minyak sawit bersertifikat RSPO. Mereka pasti merasa lebih baik dibanding membeli produk usang. Itu membuat kita merasa lebih bertanggung jawab. Seolah memberikan kita hak untuk terus menerus membeli, mengkonsumsi dan barang, tanpa batas.

Jejak Ekologi

Padahal untuk memproduksi barang itu dibutuhkan sumber daya alam, yang bisa saja dikeruk dari tempat yang jauh. Misalnya emas. PT Newmont Nusa Tenggara misalnya membongkar tanah untuk mendapatkan batuan mengandung emas, menebang hutan, hingga mengubah aliran sungai. Tak cukup itu, sejumlah bahan kimia dan limbah akan dibuang setelah emas dikeluarkan dari batuan. Untuk mendapat satu gram emas dibutuhkan sedikitnya 100 liter air, dibuang 2,1 ton limbah batuan dan lumpur tailing, belum lagi 5,8 kilogram emisi beracun, berupa 260 gram Timbal, juga 6,1 gram Merkuri dan 3 gram Sianidaiv. Inilah gambaran jejak ekologi kita yang mengggunakan emas.

Demikian halnya dengan Handphone (HP). Seperempat berat sebuah HP berasal dari logam, belum termasuk baterai dan pengecasnya. Barang-barang elektronik, dibuat dari berbagai komponen dan jenis logam. Bahan utamanya adalah aluminium, besi, tembaga, nikel dan seng. Tapi ada bahan lain dalam jumlah kecil, seperti galium, timah, cobalt, coltan, tantalum dan platinum. Meski kecil, bahan yang dikenal sebagai rare earth mineral, atau mineral langka bumi ini perannya vital. Cobalt bahan pengecas batere HP, Gallium dipakai untuk power amplifier, keypad dan lampu kamera HP. Jangan lupa timah untuk menyoder atau merekatkan antar komponen.

Tahun lalu, Menkominfov mengumumkan penggunaa HP di Indonesia mencapai 231 juta, pengguna HP nomer empat dunia. Jumlah pemakai HP secara global kini lebih 5 Milyar dan akan terus bertambahvi. Bayangkan, berapa logam yang harus digali untuk memenuhi kebutuhan itu, berapa gunung sudah dibongkar untuk diambil batuan mineralnya, berapa hutan dibabat, limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar, dan lubang-lubang yang diitnggalkan begitu saja? Pertanyaan paling penting, dimana semua bahan itu didapat.

Tentu saja bukan dari Negara industri asal perusahaan elektronik macam Nokia, Samsung, Dell, Apple dan lainnya. Logam-logam itu berasal dari Negara miskin dan berkembang macam Congo dan Indonesia. Cobalt dan timah untuk industri elektronik sebagiannya dipasok dari Congo, dari kawasan yang dikontrol oleh kelompok-kelompok pemberontak bersejata dan perang sipil. Diperkirakan dua juta orang meninggal akibat kekerasan, penyakit dan kelaparan semasa perang sipil. Timah juga dipasok dari Bangka Belitung sejak 300 tahun lalu. Sedikitnya 1000 lubang tambang – yang disebut kolong ditinggalkan begitu saja di sana.

Negara industri yang memproduksi barang-barang elektronik tersebut tak hanya menjadikan negara miskin dan negara berkembang sebagai sumber bahan mentah, namun juga pasar raksasa yang menguntungkan, karena jumlah penduduknya yang besar. Kerap pabrik-pabriknya pun bertempat di negara yang sama karena gaji buruhnya yang murah, biaya lingkungannya lebih rendah, ujungnya biaya produksi bisa ditekan.

Bukankah cerita itu terdengar seperti cerita usang? Cerita tentang penjajahan bangsa-bangsa ratusan tahun lalu.

Itu memang cerita usang. Cerita penjajahan, penciptaan dan konsumsi barang yang tiada batas. Cuma berubah modanya. Jika penjajahan ratusan tahun lalu menggunakan pasukan tentara dan senjata. Kini cukup dengan para cerdik cendikia, teknologi, utang, pengetahuan, budaya, dan tentu saja dengan bantuan korupsi. Penjaga keamanannya cukup mengerahkan polisi atau tentara di negara tempat mereka mengeruk. Hasilnya tak jauh berbeda, hasil eksploitasi besar-besaran ini diangkut dan diperdagangkan diantara negara industri. Mereka makin kaya, jajahannya tetap menjadi negara miskin, atau paling banter berkembang.

Belakangan muncul gerakan masyarakat sipil yang menuntut pembayaran utang ekologis oleh negara industri. Utang yang diciptakan dari akumulasi pencurian sumber daya alam selama era kolonialisme, perdagangan tidak adil, kerusakan lingkungan dan pembuangan limbah oleh negara-negara industri. Tuntutan ini tak hanya bertujuan mensejajarkan posisi dan mengkoreksi ketidakadilan yang terjadi. Namun juga mengingatkan bahwa bumi yang kita miliki punya keterbatasan.

Pembabatan hutan dan pembongkaran bahan tambang sejak 5 dekade lalu telah menghasilkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, termasuk pencemaran atmosfir bumi. Setidaknya dari pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan karbon yang tersimpan dalam tanah (inert) dilepas masuk dalam daur karbon aktif di atas permukaan bumi. Emisi karbon itu berakumulasi dengan emisi GRK dari degradasi lahan, deforestasi hutan dan lainnya menciptakan efek rumah kaca dan memicu pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim.

Reproduksi Sosial

Namun bicara konsumsi dan keterbatasan bumi, sebenarnya perempuan yang paling mudah mengenali keterbatasan bumi. Sebab dalam keseharian, mereka yang paling berhubungan dengan sumber-sumber kehidupan dari alam. Perempuan yang mengumpulkan air dan mengaturnya untuk kebutuhan keluarga, mulai untuk kebutuhan memasak, mencuci hingga memandikan anak. Mereka juga yang memasak makanan yang dipanen dari kebun. Semuanya berhubungan dengan alam. Perempuan yang akan pertama merasakan air yang tercemar, ataupun lahannya rusak karena dibongkar.

Uniknya melalui peran domestik dalam keluarga, perempuan memiliki peran dan kesempatan luas sebagai penjaga identitas dan reproduksi sosial. Reproduksi sosial adalah fungsi seksualitas tubuh perempuan yang berhubungan dengan peran sosialvii. Pada sebuah keluarga miasalnya, bisanya perempuan yang lebih banyak memperkenalkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anaknya, yang akan diingat si anak sepanjang hidupnya. Sebab, mereka lebih sering bersama anaknya di rumah.

Dalam situasi krisis lingkungan seperti sekarang, rasanya tak cukup memperkenalkan nilai-nilai baik pada keluarga sebatas nilai normatif, macam jangan buang sampah sembarangan, mari menanam pohon atau jaga kebersihan. Anak-anak dan anggota keluarga lainnya harus mendapatkan pengetahuan dasar tentang jejak ekologi mereka. Intinya, mengetahui sebenarnya dari mana barang-barang yang mereka gunakan berasal, termasuk logam-logam yang ada di televisi, HP, radio dan apa ongkos sosial dan lingkungannya, tentu dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah ditangkap.

Pengetahuan itu bekal penting untuk kelak mereka menentukan pilihan di masa remaja. Sebab pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja. Di samping biasanya, remaja mudah terbujuk rayuan iklan, meniru teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya. Dengan bantuan Kelompok usia remaja bisa menjadi kelompok sangat konsumtif.

Alam adalah Tubuh Manusia

Perempuan Molo di pulau Timor mengenalkan lingkungan pada anak-anaknya lewat filosofi mereka tentang alam adalah tubuh. ”Kami orang Molo, semua makan dan minuman kamu disediakan oleh perempuan, sama dengan tanah yang menyediakan kami makan dan minum. Kalau alam dirusakan dengan ambil batu sama saja dengan memperkosa tanah, memperkosa perempuan”, ujar mama Ety Anone, pada orang-orang yang datang ingin menambang batu mereka.

Sebab buat orang Molo batu bukanlah batu. Orang Molo Percaya Alam bagaikan tubuh manusia. “Kami tidak jadi manusia lagi, kalau kami tidak tinggal di tanah ini, sedangkan tanah kami banyak longsor dan rusak, batu diambil dan dihancurkan, lalu air kotor, hilang, hutan juga di tebang, diambil. Akibatnya tanah lepas pergi, air jadi kurang. Padahal tanah, hutan, batu dan air memiliki fungsi sama dengan tubuh manusia.

Alam bagai tubuh manusia. Batu, hutan, air, tanah sama dengan tubuh manusia. Batu dilambangkan sebagai tulang, tanah sebagai daging, air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Filosofi ini yang mendorong mereka untuk menghalangi perusakan lahan dan air. Salah satunya dilakukan dengan pengusiran perusahaan tambang yang membongkar gunung batu untuk diambil marmernya. Mereka berhasil menyelamatkan empat gunung batu, tulang-tulang penyusun dan penguat tubuh alam.

Itu sebabnya, tak seperti GPTP, Perempuan Molo di pulau Timor justru memaknai dampak perubahan ikim, sebagai lampu merah. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengurangi konsumsi dengan mendekatkan dirinya kepada alam dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Perempuan-perempuan Molo adalah penggerak utama di sana.

Sejak itu, orang Molo membentuk persekutuan bersama dua suku lainnya yang masih bersaudara, Amanuban dan Amanatun. Persekutuan adat itu bernama tiga batu tungku. Mereka memulihkan kembali tanah-tanah dan sempadan sungai yang rusak karena longsor dengan menanam pohon. Bukan untuk menangkap karbonnya, seperti yang dilakukan GPTP. Sebab Orang Molo tak memisah-misahkan fungsi-fungsi yang dimiliki pohon, karena itu bagian fungsi tubuh. Fungsi-fungsi yang kini diperjualbelikan oleh pemerintah dan korporasi lewat proyek-proyek REDD, penurunan emisi dari perusakan dan degradasi hutan.

Tapi kini kondisi makin berat sejak dampak perubahan iklim makin terasa. Orang Molo menghadapi musim ekstrim yang kedatangannya tak bisa diramalkan lagi. Praktis dalam tiga tahun terakhir mereka tak bisa menanam dengan normal, gagal tanam dan gagal panen. Orang Molo juga membudidayakan tanaman Pangan yang semula harus mereka ambil di hutan, yang jumlahnya makin jarang, agar bisa dikonsumsi saat musim paceklik.

Perubahan Iklim dan cuaca merupakan tanda-tanda alam. Tetapi bukan berarti sifatnya alami. Perubahan iklim menggambarkan perombakan pola. Keteraturan hilang. Musim tidak lagi berlaku, tidak bisa lagi diramalkan. Petani, nelayan dan Kaum Miskin Kota mengalami masa-masa paling sulit. Tapi dalam situasi ini perempuan tetap yang paling sengsara.

Perubahan iklim berdampak lebih parah pada perempuan karena berbagai peran yang kerap kali distereotipkan untuk perempuan dalam keluarga. Sebab perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga merekaviii. Menurut Serikat Petani Indonesia, sekitar 70 – 80 persen pekerja pada sektor pertanian adalah perempuanix. Kelompok inilah yang paling terkena dampak saat pada 2006, total areal pertanian di Indonesia yang terkena dampak banjir mencapai 66,400 hektar. Antara Oktober - Desember 2007 saja, banjir telah menyebabkan 6,676 hektar lahan pertanian gagal panen.

Itulah sebabnya membicarakan perubahan iklim mensyaratkan empat prinsip, yang dikenal sebagai prinsip keadilan iklim. Prinisp itu termasuk keselamatan manusia, hak atas lahan, jejak ekologi, serta keadilan produksi dan konsumsi. Tak kan pernah cukup menjawab masalah perubahan iklim dengan menanam pohon. Apalagi mempromosikan menanam pohon atau menjaga karbon hutan sebagai cara utama menghadapi dampak perubahan iklim. Celakanya, pemerintah bersama korporasi justru akan memperdagangkan fungsi-fungsi alam, termasuk fungsi yang dimiliki pohon, hutan dan laut sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

Upaya mitigasi atau pengurangan emisi, maupun upaya penyesuaian dampak perubahan iklim (adaptasi), tak mampu menjawab pangkal masalah perubahan iklim, yaitu gagalnya model pembangunan global. Selama Indonesia tak mengubah dan berpaling dari ketaatan model pembangunan saat ini, maka solusi menyeluruh perubahan iklim akan semakin jauh tak tersentuh. Dan Perempuan akan menjadi warga negara yang paling dirugikan.

Oleh Siti Maimunah, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF)

Lorong Derita MP3EI

Monday, 25 June 2012 18:23

Oleh Siti Maemunah, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk keadilan Iklim (CSF)

lorong derita mp3ei-peta Sungguh Presiden SBY paham tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Itu bisa ditangkap dari pidato "MANIFESTO 2015 Sustainable Growth With Equity" yang dibacakannya di kantor CIFOR Bogor, 13 Juni 2012. Ia mengakui alam dan kemampuan biologisnya melakukan regenerasi sedang rusak parah, sehingga kemampuannya mendukung kehidupan berkurang. Sumber daya alam menipis. Air, tanah dan udara semakin tercemar, erosi tanah mengarah pada penggurunan, cadangan air menurun, dan pemanasan global. Anehnya, jalan keluar yang ditawarkan masih lagu lama: pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meski kali ini dibungkus "Sustainable growth and equity', pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil setara.

Briefing Paper RIO+20

Wednesday, 13 June 2012 11:15

RIO+20
KOMODIFIKASI ALAM LEWAT EKONOMI HIJAU MEMPERBURUK KRISIS IKLIM

Catatan Hasil Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 10 Tahun Terakhir

Pengantar
Lebih 100 Delegasi Republik Indonesia akan mengikuti Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) yang dikenal sebagai KTT+20 di Rio Dejeneiro Brazil, 13-22 Juni 2012. Pertemuan sepuluh tahunan pemimpin 193 negara ini membicarakan bagaimana perjalanan pembangunan berkelanjutan. Menipisnya sumber daya alam, krisis ekonomi, meluasnya kerusakan lingkungan, krisis iklim dan keprihatinan terhadap hasil-hasil negosiasi perundingan iklim adalah tantangan utama KTT+20.

Read more...

Lorong Derita MP3I, 2012 - 2045

Tuesday, 12 June 2012 22:17