Media Release

KLH Harus "TEGAS" Jalankan Amanat UU PPLH

Monday, 29 October 2012 14:11 fahmi

Siaran Pers JATAM

Terjadinya pengrusakan lingkungan dan perubahan bentang alam akibat industri pertambangan menyebabkan makin luasnya lahan kritis di wilayah Indonesia. Sebanyak 70 persen lahan tergerus seiring obral ijin pertambangan di tingkat daerah dan pusat.

BANK DUNIA MENDORONG SPEKULASI PANGAN DAN PERAMPASAN TANAH DAN AIR

Tuesday, 16 October 2012 14:19 fahmi

Siaran Pers Bersama

Menyikapi pertemuan tahunan IMF-WB, 9-14 Oktober 2012, Tokyo, Jepang

Pada tanggal 9-14 Oktober 2012 diadakan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Tokyo, Jepang. Meskipun dengan terpilihnya Jim Yong-kim sebagai presiden Bank Dunia yang baru, namun kebijakan Bretton Wood Institutions ini tidak akan berubah. Agenda neoliberal masih menjadi agenda utama, meskipun krisis finansial 2008 menunjukkan bahwa sistem kapitalisme-neoliberal menyorong dunia dalam krisis yang terus berulang.

Tinjauan Safeguard Bank Dunia; "BANK DUNIA HARUS UTAMAKAN PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA"

Wednesday, 10 October 2012 15:58 fahmi

SIARAN PERS Solidaritas Perempuan dan AKSI (Action for Gender, Social and Ecological Justice) bersama Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Review Safeguard Policy Bank Dunia

Sudah saatnya Bank Dunia mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, lingkungan dan sumberdaya alam atau sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan bukan kepentingan proyek pemerintah dan sektor swasta. Saat ini Bank Dunia terlibat secara massif dalam pembiayaan proyek-proyek iklim. Bersama mitra donor lainnya Bank Dunia juga sedang mengembangkan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) dengan modal awal sebesar US$300 juta dolar. Sebelumnya Indonesia mendapatkan hibah sebesar USD 3,6 juta untuk membiayai studi dan tahap persiapan REDD di Indonesia sejak 2007.

ESDM Harus Tunduk Kepada UU 32/2009

Monday, 01 October 2012 13:28 fahmi

Siaran Pers JATAM

Sekitar 70 persen Kerusakan Lingkungan Indonesia, disebabkan oleh operasi pertambangan. Tak hanya itu, industri ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahkan UU 32/2009 dianggap sebagai penghambat investasi. Tak heran, UU ini terus diabaikan dan pelan-pelan dipreteli kekuatannya.

Krisis Iklim Menguat, Perundingan Internasional Jalan Di Tempat

Wednesday, 12 September 2012 14:05 fahmi

Siaran Pers CSF, WALHI, KAU dan KIARA

Jakarta, 10 September 2012

Krisis Iklim Menguat, Perundingan Internasional Jalan Di Tempat

Konferensi Pendahuluan untuk Perubahan Iklim, Climate Talk, yang berlangsung di Bangkok berakhir 5 September lalu, berakhir tanpa kabar menggembirakan. Negara-negara industri lagi-lagi memberikan komitmen penurunan emisi yang sudah jelas tak akan membantu penurunan suhu bumi. Sementara negara-negara berkembang tak punya gigi memberikan tekanan, termasuk Indonesia yang tak menunjukkan kepemimpinannya dalam konferensi. Nasib Konferensi Perubahan Iklim – COP 18 di Doha Qatar, yang tinggal dua bulan lagi, sepertinya akan suram.

More Articles...