JAKARTA-MI: Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, untuk menurunkan emisi gas buang sebesar 26 persen pada 2020 dibutuhkan dana sekitar Rp400 triliun.
"Kita berharap bukan semuanya dari uang pemerintah. Angkanya masih dinamic figure atau bisa berubah," katanya di Jakarta, Jumat (29/1).
Ia mengatakan, setidaknya ada beberapa program nyata yang bisa dilakukan pemerintah untuk pencapaian program tersebut, yaitu pemeliharaan lahan gambut serta penanaman hutan kembali.
Diharapkannya, dua program tersebut dapat mengurangi sekitar 22-24 persen emisi.
Ia mengatakan, setidaknya di Indonesia ada 34 juta lahan gambut yang menjadi perhatian. Lahan gambut tersebut terdiri dari alahan gambut muda dan dan lahan gambut tua.
Selain itu, menurut dia, juga ada dari penghematan energi. Untuk program ini diharapkan mampu menurunkan sekitar dua persen.
"Untuk menurunkan dua persen dari energi itu sudah cukup besar," katanya.
Untuk program ini, pemerintah akan mendorong program penggunaan energi yang terbarukan. Penggunaan gas sebagai pengganti minyak bumi untuk pembangkit tenaga listrik.
Ia mengungkapkan, karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah maka keikutsertaan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Hal ini mengingat pendanaan pemerintah yang masih terbatas.
Menurut dia, dalam waktu dekat ini, Presiden akan bertemu dengan Gubernur dari berbagai propinsi terutama yang memiliki hutan dan lahan gambut. Diantaranya Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Ia mengatakan, saat ini telah ada pendanaan dari luar negeri untuk mendukung program tersebut.
"Sudah ada dari Inggris, sudah masukin satu juta poundsterling kemudian mau masukkan lagi 3,5 juta poundsterling dalam satu atau dua bulan ini atau sebelum maret. Setelah itu mereka komit untuk memasukkan 50 juta poundsterling untuk 'over 5 year' (lima tahun)," katanya.
Selain dari Inggris, beberapa negara juga mulai melirik untuk ikut dalam pendanaan ini. Seperti Belanda, Norwegia dan beberapa negara Skandinavia.
"Mereka pengen lihat komitmen kita dulu apakah bagus, jangan-jangan dipakai korupsi. Baru Inggris tapi Belanda, Norwegia dan beberapa negara Skandinavia sudah komit," katanya.
Selain itu, ia berharap dari kalangan swasta terutama perusahaan melalui berbagi program pertanggungjawaban sosial perusahaan. (Ant/OL-7)
JAKARTA-MI: Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, untuk menurunkan emisi gas buang sebesar 26 persen pada 2020 dibutuhkan dana sekitar Rp400 triliun.
"Kita berharap bukan semuanya dari uang pemerintah. Angkanya masih dinamic figure atau bisa berubah," katanya di Jakarta, Jumat (29/1).
Ia mengatakan, setidaknya ada beberapa program nyata yang bisa dilakukan pemerintah untuk pencapaian program tersebut, yaitu pemeliharaan lahan gambut serta penanaman hutan kembali.
Diharapkannya, dua program tersebut dapat mengurangi sekitar 22-24 persen emisi.
Ia mengatakan, setidaknya di Indonesia ada 34 juta lahan gambut yang menjadi perhatian. Lahan gambut tersebut terdiri dari alahan gambut muda dan dan lahan gambut tua.
Selain itu, menurut dia, juga ada dari penghematan energi. Untuk program ini diharapkan mampu menurunkan sekitar dua persen.
"Untuk menurunkan dua persen dari energi itu sudah cukup besar," katanya.
Untuk program ini, pemerintah akan mendorong program penggunaan energi yang terbarukan. Penggunaan gas sebagai pengganti minyak bumi untuk pembangkit tenaga listrik.
Ia mengungkapkan, karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah maka keikutsertaan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Hal ini mengingat pendanaan pemerintah yang masih terbatas.
Menurut dia, dalam waktu dekat ini, Presiden akan bertemu dengan Gubernur dari berbagai propinsi terutama yang memiliki hutan dan lahan gambut. Diantaranya Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Ia mengatakan, saat ini telah ada pendanaan dari luar negeri untuk mendukung program tersebut.
"Sudah ada dari Inggris, sudah masukin satu juta poundsterling kemudian mau masukkan lagi 3,5 juta poundsterling dalam satu atau dua bulan ini atau sebelum maret. Setelah itu mereka komit untuk memasukkan 50 juta poundsterling untuk 'over 5 year' (lima tahun)," katanya.
Selain dari Inggris, beberapa negara juga mulai melirik untuk ikut dalam pendanaan ini. Seperti Belanda, Norwegia dan beberapa negara Skandinavia.
"Mereka pengen lihat komitmen kita dulu apakah bagus, jangan-jangan dipakai korupsi. Baru Inggris tapi Belanda, Norwegia dan beberapa negara Skandinavia sudah komit," katanya.
Selain itu, ia berharap dari kalangan swasta terutama perusahaan melalui berbagi program pertanggungjawaban sosial perusahaan. (Ant/OL-7)
