Forum

Klipping

Dikaji Payung Hukum Target Emisi Nasional

Monday, 25 January 2010 14:29 Media Indonesia

JAKARTA--MI: Pemerintah sedang mengkaji payung hukum untuk pelaksanaan program kerja target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada 2020.

"Payung hukum oleh eksekutif telah dijanjikan dan akan ditetapkan oleh presiden," kata Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar seusai Rakor DNPI di Kantor Menko Kesra di Jakarta, Senin (25/1).

Rachmat mengatakan bentuk payung hukum sedang dikaji oleh ahli-ahli hukum di Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet. "Apakah payung hukumnya akan berbentuk Keppres (keputusan presiden), inpres (instruksi presiden) atau perpres (peraturan presiden), itu akan ditentukan oleh ahli-ahli hukum," katanya.

Sebelumnya, Deputi MenLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan KLH Masnellyarti Hilman dalam jumpa pers di kantor KLH, Jakarta, Kamis (21/1) mengatakan payung hukum implementasi program 26 persen diperlukan sebagai dasar pelaksanaan program yang dilakukan berbagai instansi pemerintah dengan ujung tombak KLH.

"KLH bekerjasama dengan berbagai sektor yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian untuk menyepakati beberapa sektor yang perlu menurunkan emisi gas rumah kaca," katanya.

Dia mengatakan, Bappenas kemudian menindaklanjuti hasil koordinasi program penurunan emisi nasional tersebut dengan meramu menjadi berbagai kegiatan dalam bentuk rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam rencana aksi itu, ada enam sektor penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu energi, transportasi, industri proses, pertanian, kehutanan, pengolahan limbah, dan emisi lahan gambut.

Menurut Masnellyarti, dari rencana aksi tersebut kehutanan menjadi target utama dengan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 392 mega ton ekuivalen per tahun, dan penurunan emisi lahan gambut menjadi 48 mega ton ekuivalen per tahun, kemudian pengolahan limbah menjadi 48 mega ton ekuivalen per tahun.

Kemudian menyusul sektor energi menjadi 30 mega ton ekuivalen per tahun, sektor transportasi menjadi 8 mega ton per tahun, pertanian menjadi 8 mega ton per tahun dan industri proses menjadi 1 mega ton ekuivalen per tahun. (Ant/OL-03)

JAKARTA--MI: Pemerintah sedang mengkaji payung hukum untuk pelaksanaan program kerja target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada 2020.

Indonesia Ingin Jadi Pusat Perubahan Iklim

Monday, 25 January 2010 14:27 Antara

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menugaskan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk menjajaki berbagai langkah agar Indonesia bisa menjadi Pusat Regional untuk Perubahan Iklim.

"Menugaskan Sekretariat DNPI untuk melanjutkan penjajakan pembentukan Regional Center for Climate Change di Indonesia dengan melibatkan seluruh instansi terkait," kata Menko Kesra Agung Laksono saat membacakan hasil keputusan Rakor DNPI di Kantor Menkokesra di Jakarta, Senin.

Menko Kesra juga menugaskan Sekretariat DNPI untuk membantu operasionalisasi mekanisme pendanaan Perubahan Iklim, baik melalui "Indonesian Climate Change Trust Fund" atau mekanisme pendukung lainnya seperti "Indonesian Green Investment Fund".

Menko Kesra juga mendukung keputusan Delegasi RI di Kopenhagen untuk berasosiasi dengan "Copenhagen Accord" sebagai hasil KTT ke-15 Perubahan Iklim.

Mengenai hasil KTT ke-15 Perubahan Iklim, DNPI ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dukungan Republik Indonesia kepada "Copenhagen Accord" kepada semua pihak terkait Keputusan Rapat Pleno DNPI tersebut.

Rakor DNPI itu juga memutuskan menugaskan DNPI untuk menanyakan kepada Sekretariat Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) mengenai bentuk dukungan tertulis yang diperlukan.

Menko Kesra juga memutuskan untuk memperkuat fungsi koordinasi DNPI dengan memindahkan administrasi sekretariat dibawah koordinasi kantor Menko Kesra.

Selain itu juga akan dilakukan revisi Perpres 46/2008 tentang DNPI dengan menambahkan struktur Sekretaris Jenderal di dalam Sekretariat DNPI.

"Melengkapi posisi pimpinan Kelompok Kerja dari Instansi Terkait sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan dan ketersediaan waktu untuk bekerja di DNPI, serta mempertimbangkan keterwakilan yang berimbang dari lembaga anggota dan `stake-holders? DNPI," kata Menko Kesra Agung Laksono.

Selain itu, Rakor DNPI juga menugaskan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyelesaikan penyusunan Second National Communication sebelum 31 Januari 2010.

Sedangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Emisi GRK sehingga siap ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum 31 Januari 2010.

Ketua Harian DNPI, Rachmat Witoelar dalam jumpa pers Rakor DNPI tersebut mengatakan Indonesia akan mengirimkan Second National Communication sebagai rencana NAMA`s Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menugaskan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk menjajaki berbagai langkah agar Indonesia bisa menjadi Pusat Regional untuk Perubahan Iklim.

Atasi Ancaman Pangan dan Energi dengan Teknologi

Sunday, 24 January 2010 14:24 TEMPO Interaktif

TEMPO Interaktif, BANDUNG - Indonesia memerlukan banyak inovasi teknologi dan sosial untuk mengatasi ancaman krisis pangan, energi, serta lingkungan. "Bongkar dan turunkan itu materi penelitian, temuan di laboratorium, dan berbagai gagasan besar untuk bisa diaplikasikan," kata pengusaha Arifin Panigoro dalam orasi ilmiah penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung di Aula Barat ITB, Sabtu (23/1).

Menurut pendiri Medco Group itu, inovasi teknologi menghasilkan teknik atau metode baru yang lebih baik untuk mengatasi masalah kekurangan energi, pangan, dan kerusakan lingkungan. Kaitan ketiga masalah itu yang berkembang seiring pertambahan penduduk di Indonesia, juga harus diatasi dengan inovasi sosial. Diantaranya mencakup pembuatan kebijakan dan institusi.

Selain itu, Arifin juga meminta para wirausahawan untuk meluaskan jaringan penggiat teknologi di luar negeri. "Rengkuhlah jejaring penggiat teknologi serupa di berbagai belahan dunia, dan bawalah ke Tanah Air," ujarnya. Lulusan Teknik Elektro ITB itu yakin, Indonesia bisa mengatasi masalah energi, pangan, dan lingkungan, jika tekun dan menerapkan berbagai temuan teknologi.

Untuk itu, katanya, bangsa ini memerlukan banyak populasi technopreneurship. "Ekonomi baru adalah ekonomi yang berbasis inovasi," katanya.

ITB mengganjar Arifin Panigoro dengan memberikan gelar Doktor Honoris Causa. Menurut ketua tim promotor sekaligus Rektor ITB Djoko Santoso, Arifin dinilai sukses sebagai technopreneurship di bidang pertambangan minyak dan gas, energi alternatif, serta pangan. Sumbangannya untuk masyarakat dan pendapatan negara pun dinilai besar.

ANWAR SISWADI

TEMPO Interaktif, BANDUNG - Indonesia memerlukan banyak inovasi teknologi dan sosial untuk mengatasi ancaman krisis pangan, energi, serta lingkungan. "Bongkar dan turunkan itu materi penelitian, temuan di laboratorium, dan berbagai gagasan besar untuk bisa diaplikasikan," kata pengusaha Arifin Panigoro dalam orasi ilmiah penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung di Aula Barat ITB, Sabtu (23/1).

Waspada Banjir, Angin dari Siberia Kembali Mengancam

Sunday, 24 January 2010 14:21 Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Zona prakiraan iklim di Indonesia saat ini memasuki puncak musim hujan. Karena itu, beberapa wilayah hilir daerah aliran sungai dan cekungan perlu diwaspadai ancaman hujan lebat dalam waktu relatif lama yang bisa berpotensi banjir. Curah hujan yang tinggi ini berpotensi terjadi hingga akhir Januari.

Hal ini disampaikan Kepala Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Edvin Adrian, Selasa (19/1/2010). Musim hujan ini ditandai oleh terjadinya hujan pada sore dan dini hari.

"Ancaman banjir dapat terjadi pada wilayah yang memiliki tanah yang telah jenuh karena menyerap air hujan sejak awal musim. Karena itu, hujan yang terus-menerus pada dini hingga pagi hari dikhawatirkan dapat kembali menimbulkan banjir di Jakarta," kata Edvin. Ancaman serupa berpotensi terjadi di wilayah sekitar Jakarta, antara lain Tangerang dan Bekasi.

Banjir besar Jakarta pada tahun 2002, 2007, dan 2008, lanjut Edvin, diawali dengan hujan lebat dini hari hingga pagi hari. Hal ini akibat persinggungan angin darat yang menuju ke laut dan angin dari kawasan utara.

Serbuan angin dingin dari utara itu berasal dari Siberia yang berbelok di Hongkong dan menuju ke Asia Tenggara. Pembentukan angin Siberia ini sudah terlihat beberapa hari terakhir, yang menurunkan tekanan udara hingga 10 milibar. Angin dari daratan Asia Utara itu bisa berlangsung dalam hitungan minggu.

Madden Julian Oscillation

Sementara itu, Manajer Geo System Technology and Hazard Mitigation Laboratory (Geostech) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Fadli Syamsuddin melihat anomali cuaca beberapa hari ini. Menurut dia, hal itu disebabkan anomali cuaca yang disebut Madden Julian Oscillation (MJO).

Berdasarkan pantauan satelit meteorologi (meteorological satellite) terlihat gejala anomali MJO yang memengaruhi cuaca regional di Indonesia.

Selain itu juga terlihat tekanan rendah atau depresi udara yang membentuk vorteks atau pusaran angin di utara Sabah.

"Gangguan cuaca ini akan memperkuat intensitas curah hujan di wilayah pantai utara Jawa, Kalimantan Barat, dan Lampung beberapa hari ke depan," ujarnya. (KOMPAS/YUN)

JAKARTA, KOMPAS.com — Zona prakiraan iklim di Indonesia saat ini memasuki puncak musim hujan. Karena itu, beberapa wilayah hilir daerah aliran sungai dan cekungan perlu diwaspadai ancaman hujan lebat dalam waktu relatif lama yang bisa berpotensi banjir. Curah hujan yang tinggi ini berpotensi terjadi hingga akhir Januari.

KLH Selesaikan Dua Agenda Besar

Monday, 18 January 2010 14:19 Media Indonesia

JAKARTA--MI: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) nmenyatakan dua agenda besar dari program 100 hari sudah dijalankan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup I Gusti Muhammad Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan KLH, Senin (18/1).

"Untuk program pertama terkait dengan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, KLH telah membuat dokumen posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim," ungkap Hatta.

Sedangkan untuk program kedua tentang pencegahan kebakaran hutan, Hatta mengakui KLH telah mengkaji dan menetapkan mekanismenya yang tersusun dalam Dokumen Mekanisme Pencegahan Kebakaran Hutan yang tergabung dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. "Dokumen tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM," lanjutnya.

Di samping menyampaikan hasil program 100 hari, Hatta juga memberikan paparan mengenai program kerja KLH untuk 4 tahun mendatang. Program tersebut di antaranya, pengelolaan lahan gambut dan peningkatan hasil rehabilitasi 500 ribu hektare/ tahun, penurunan beban pencemaran lingkungan dari 680 kegiatan industri, penghentian kerusakan lingkungan di 11 sungai, serta memastikan berjalannya sistem peringatan dini tsunami.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Menteri dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hatta menyampaikan bahwa pihaknya sedang berusaha melakukan pembahasan. "Saat ini kami sedang membahas dan berusaha menyelesaikannya," katanya. (*/OL-06)

JAKARTA--MI: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) nmenyatakan dua agenda besar dari program 100 hari sudah dijalankan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup I Gusti Muhammad Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan KLH, Senin (18/1).

More Articles...