Forum

Klipping

Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Baru 8,8 Persen

Monday, 01 February 2010 02:55 Kompas

Bandung, Kompas - Ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini baru mencapai 8,8 persen. Volume itu jauh dari ideal karena luas RTH seharusnya 30 persen dari luas Kota Bandung 16.729 hektar.

Melihat kondisi sekarang, kemungkinan RTH hanya bisa bertambah menjadi 13,14 persen. Untuk itu, diperlukan beberapa rekayasa agar RTH bisa mencapai 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Demikian dikatakan Achmad dari PT Monekatama Selaras Consultant saat mempresentasikan bahan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2010-2030 di Auditorium Rosada, Balaikota Bandung, Senin (1/2).

Achmad memaparkan, RTH yang mencapai 13,14 persen tersebut terdiri dari kawasan lindung seluas 67,77 hektar, pertanian (1.782,58 ha), serta fasilitas umum dan sosial (347,7 ha). "RTH pertanian perlu dipertahankan. Kalau bisa, jangan beralih fungsi," ujarnya.

Menurut Achmad, untuk meningkatkan RTH dan membuat Kota Bandung semakin nyaman, pola pembangunan harus mengacu pada pembangunan vertikal (rumah susun). Hal itu harus ditunjang dengan optimalisasi aset yang ada, seperti sungai, serta penambahan infrastruktur dan fasilitas, misalnya moda transportasi massal.

Pembangunan tempat tinggal vertikal itu juga untuk mengantisipasi ledakan penduduk Kota Bandung yang pada 2030 diperkirakan mencapai 4,1 juta jiwa. Saat ini penduduk Kota Bandung sebanyak 2,5 juta jiwa.

Wali Kota setuju

Wali Kota Bandung Dada Rosada setuju dengan usul Achmad. Untuk memaksimalkan RTH, Pemerintah Kota Bandung berencana membangun rumah susun di tepi sungai. Rumah susun itu untuk menampung warga yang saat ini tinggal di 1.058 rumah kumuh yang semrawut di bantaran Sungai Cikapundung. Lahan bekas rumah itu akan dijadikan RTH.

Rumah susun itu menghadap ke sungai. "Lantai satu dan dua digunakan untuk ruang pertemuan, sementara warganya hanya tinggal di lantai tiga ke atas. Ini untuk antisipasi agar warga tidak kebanjiran saat air sungai meluap," kata Dada.

Tokoh Jawa Barat, Tjetje Hidayat Padmadinata, mengatakan, tata ruang Kota Bandung semrawut karena tak ada ketegasan sejak awal. Kota yang awalnya hanya diuntuk sekitar 600.000 jiwa ini sekarang dihuni hampir 3 juta jiwa. "Makanya, mulai sekarang harus ada ketegasan. Daerah yang tidak boleh dibangun jangan dibangun," ia mengusulkan. (MHF)

Bandung, Kompas - Ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini baru mencapai 8,8 persen. Volume itu jauh dari ideal karena luas RTH seharusnya 30 persen dari luas Kota Bandung 16.729 hektar.

Pantai Kuta Terganggu Badai Pasir

Monday, 01 February 2010 02:50 Antara

Denpasar (ANTARA News) - Aktivitas di Pantai Kuta, Bali kini terganggu badai pasir akibat embusan angin barat yang cukup kencang, bahkan pasir putih tersebut sampai menutupi ruas jalan raya.

"Sekarang anginnya kencang sekali, sejak pagi tadi kami sudah lihat pelindung dari batu besar yang ada di depan Hotel Kartika Plaza sampai hancur," Kata Ketua Satgas Pantai Kuta I Gusti Ngurah Tresna di Kuta, Bali, Senin.

Ia mengatakan, hancurnya batu penghadang ombak seberat satu ton membuat pihak Kartika Plaza mendatangi satgas pantai dan minta kerja sama untuk menangani masalah tersebut dengan cara meminjam Loader (pengangkut sampah) milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badung untuk menimbun kembali puing-puing batu penghadang ombak itu.

"Kami sudah didatangi pihak Hotel Kartika Plaza, lalu kami bilang bahwa untuk menangani ini adalah orang ahli di bidangnya," ujar Ngurah Tresna.

Apalagi satgas menilai bahwa yang punya proyek dan urusan untuk menangani kerusakan pelindung ombak adalah pihak Provinsi Bali.

Dari delapan batu seberat kurang lebih satu ton tersebut, sebanyak enam batu penghadang rusak dihantam abrasi. Sehingga mengancam keberadaan daratan.

"Kami sudah hubungi Pak Rai Yusa yang menangani reklamasi pantai tersebut untuk membantu. Kalau tidak diperbaiki nanti bisa pasir itu tergerus semuanya," kata Ngurah Tresna yang juga asli warga Kuta itu.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Penanganan Proyek Pekerjaan Umum Bali, Rai Yusa menyatakan bahwa kerusakan batu tersebut akan dikoordinasikan dengan tim penanganan abrasi.

"Untuk batu yang hancur, kami akan koordinasikan dulu dengan tim kami yang mengurusi abrasi," ucapnya.

Dilihat dari sketsa kasarnya, batu tersebut akan dikumpulkan dulu puing-puingnya dan akan di coba dirapatkan untuk sementara. Karena jika tim memaksakan bekerja saat angin barat tersebut, itu akan merugikan. "Kalau dipaksakan untuk mengerjakan itu sekarang bisa sia-sia," ujar Rai Yusa.

Untuk saat ini yang bisa dikerjakan oleh tim adalah melakukan monitoring saja. "Monitoring tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Perlu waktu satu sampai dua tahun," katanya. (I020/A038)

Denpasar (ANTARA News) - Aktivitas di Pantai Kuta, Bali kini terganggu badai pasir akibat embusan angin barat yang cukup kencang, bahkan pasir putih tersebut sampai menutupi ruas jalan raya.

15 Ribu Keluarga Bermukim di Hutan Lindung Meler Kuwus

Sunday, 31 January 2010 02:45 Media Indonesia

KUPANG--MI: Sebanyak 15 ribu keluarga yang bermukim di kawasan hutan lindung Meler Kuwus di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ternyata belum dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

Alasannya, kawasan itu telah ditempati warga secara turun-temurun sebelum ditetapkan Pemerintah Belanda sebagai kawasan hutan sejak 1937, kemudian disahkan kemudian disahkan Departemen Kehutanan menjadi hutan lindung pada 1985. Mereka antara lain berasal dari Desa Meler, Belang Turi, Golo Worok, Bangka Lelak, Gelong, Benteng Suru, Compang Suka, dan Nantal.

Sesuai catatan Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Timur 2010, jumlah penduduk yang bermukim di kawasan itu terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Pertambahan penduduk memicu kebutuhan lahan untuk berkebun pun turut meningkat. Dari jumlah itu, 86,24% berprofesi sebagai petani. Sisanya bekerja di sektor jasa.

Akibatnya, hingga akhir 2009, sedikitnya 2.763 hektare (ha) dari luas Meler Kuwus 3.040 ha menjadi kebun akibat perambahan yang tidak kenal lelah. Saat ini, panorama rimbunnya pepohonan yang menjadi suguhan indah kawasan itu perlahan sirna.

Kepala Balai Pemetaan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Hadi Siswanto membenarkan, perambahan hutan terjadi akibat jumlah penduduk yang bermukim dekat kawasan hutan meningkat. Akibatnya, tekanan terhadap hutan tidak terhindarkan.

Dia minta pemerintah pemerintah tetap mempertahankan tata batas hutan, sekaligus menciptkan lapangan kerja bagi warga. "Jika tidak, menimbulkan konflik yang luar biasa," tuturnya kepada Media Indonesia di Kupang beberapa waktu lalu.

Di kelilingi perkampungan, menjadikan Meler Kuwus tidak aman terhadap perambahan. Masyarakat menganggap kawasan yang diolah untuk ditanami tanaman perkebunan merupakan bekas permukiman lelulur mereka, bukan tanah negara. Dengan pandangan tersebut, menjadikan Meler Kuwus sebagai sasaran yang terus digerus.

Yang dikhawatirkan ialah sebanyak 43 mata air yang berhulu di Meler Kuwus, mengering bila aktivitas perambahan tidak dihentikan. Jika begitu, kenyamanan lingkungan sulit dipertahankan. Kehidupan penduduk terancam tidak mengalir ke persawahan. Meler Kuwus merupakan contoh perambahan hutan di daerah itu yang belum berhasil dihentikan pemerintah.

Sampai 2010, kerusakan hutan NTT tercatat 661.680 ha, sedangkan kawasan yang masih utuh berjumlah 1,2 juta ha. Sebanyak 30% dari luas NTT 47,749,5 kilometer persegi adalah hutan. Savana mendominasi di sejumlah pulau seperti Timor, Sabu, Rote, dan Sumba. Meski begitu, pepohonannya yang sedikit masih terus ditebang. (PO/OL-02)

KUPANG--MI: Sebanyak 15 ribu keluarga yang bermukim di kawasan hutan lindung Meler Kuwus di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ternyata belum dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Diminta Perketat Izin Pertambangan Timah

Saturday, 30 January 2010 17:31 Media Indonesia

PANGKALPINANG--MI: Himpunan Advokasi Provinsi Bangka Belitung, Babe Lawyer Club meminta pemerintah daerah memperketat izin pertambangan timah karena dikhawatirkan memperparah kerusakan lingkungan dan kawasan objek wisata potensial.

Izin pertambangan timah harus diperketat untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan lebih parah dan menjaga kawasan objek wisata pantai potensial yang juga menjadi lahan tambang liar, kata Ketua Babe Lowyer Club, Adystia Sunggara, SH di Pangkalpinang, Sabtu (30/1).

Hal itu dikemukakannya sehubungan semakin maraknya tambang timah illegal yang merambah kawasan hutan lindung dan kawasan pantai yang menjadi objek wisata potensial.

"Maraknya tambang timah tanpa izin itu akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat keamanan," katanya.

Memperketat izin pertambangan timah juga untuk mendukung program Visit Babel Archi 2010 yang menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan.

"Tambang timah sudah merambah kawasan objek wisata pantai potensial, prakteknya jelas tidak mendukung program kunjungan wisata 2010 yang mengandalkan objek wisata pantai untuk menarik para wisatawan domestik dan mancanegara," katanya.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif mengeluarkan izin pertambangan timah dengan menentukan kawasan mana saja yang boleh ditambang.

"Tentukan batas-batas atau kawasan yang boleh ditambang agar para pengusaha tambang timah tidak menambang di luar aturan," ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah dan aparat lebih tegas menindak praktik penambangan yang melanggar aturan sebagai bentuk penegakan hukum yang mendatangkan efek jera.

Aturan penambangan itu sudah jelas, diharapkan para penambang timah mematuhi dan aparat berkompeten lebih tegas dalam melakukan penindakan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan lebih parah, ujarnya. (Ant/OL-04)

PANGKALPINANG--MI: Himpunan Advokasi Provinsi Bangka Belitung, Babe Lawyer Club meminta pemerintah daerah memperketat izin pertambangan timah karena dikhawatirkan memperparah kerusakan lingkungan dan kawasan objek wisata potensial.

Seribu Penggemar Sepeda Ontel Berparade di Bandung

Saturday, 30 January 2010 02:42 Antara

Bandung (ANTARA News) - Seribuan penggemar sepeda ontel atau sepeda kumbang akan menggelar parade keliling Kota Bandung, Minggu (31/1) digelar dalam rangka mensosialisasikan kendaraan ramah lingkungan dan penggunaan sepeda kepada masyarakat.

"Penggemar sepeda ontel dari beberapa kota di Indonesia hadir, termasuk dari Singapura dan Malaysia," kata Panitia Parade Sepeda Ontel Bandung, Mateta Rizalulhaq di Bandung, Sabtu.

Para peserta akan mengenakan pakaian khas "tempo doeloe" seperti jas para inohong pejuang pergerakan, pakaian koko khas Jawa serta berbagai ornamen dan seragam lainnya.

Parade itu akan berlangsung melintasi beberapa ruas jalan utama di kota Bandung yakni start dari Balai Pelatihan PTKA di Jalan Laswi kota Bandung - Jalan Gatot Subroto - Jl Asia Afrika - Jl Banceuy - Jl Naripan - Jl Sunda - Jalan Lombok - Jalan RE Martadinata - Jl Laswi dan finish di Balai Diklat PTKA.

"Kegiatan ini sekaligus reuni bagi komunitas penggemar sepeda ontel, selama ini mereka terorganisir di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan beberapa kota lainnya," kata Mateta yang juga Kabid Humas Eskternal PTKA itu.

Ia menyebutkan, kampanye kendaraan ramah lingkungan tersebut sekaligus juga sebagai ajang menanamkan nilai-nilai sejarah perjuangan dan kebangsaan.

Seperti halnya Kereta Api (KA), sepeda ontel merupakan bagian penting dari sejarah transportasi di masa lalu.

Sepeda-sepeda itu, kata Mateta biasanya mempunyai sejarah masing-masing, bahkan sebagian masih memiliki surat-surat resmi.

"PTKA sendiri saat ini tengah menggejot Perjalanan Wisata Sejarah KA yang disinergiskan dengan program Tahun Kunjungan Wisata Museum 2010," kata Mateta menambahkan.(*)

Bandung (ANTARA News) - Seribuan penggemar sepeda ontel atau sepeda kumbang akan menggelar parade keliling Kota Bandung, Minggu (31/1) digelar dalam rangka mensosialisasikan kendaraan ramah lingkungan dan penggunaan sepeda kepada masyarakat.

More Articles...