RABU, 21 DESEMBER 2011
DITULIS OLEH KOMPAS
Jakarta, - Seusai mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB pada Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Durban, Afrika Selatan, pemerintah tak boleh lepas tangan. Hasilnya dinilai melemahkan rambu pengaman terkait masyarakat adat dan keragaman hayati yang masih butuh perjuangan dalam negosiasi selanjutnya.
Demikian disampaikan Mina Susetra dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada ”Laporan Publik Hasil COP-17 Durban dan Keselamatan Rakyat”, Selasa (20/12), di Jakarta. Narasumber lain, Teguh Surya dan Sri Ranti dari Walhi, Yuyun Indradi (Greenpeace), Siti Maemunah (Forum Masyarakat Sipil), Anggalia Putri (HuMA), dan Diana Goeltom (debtWatch Indonesia).