Civil Society Forum on Climate Justice (CSF) merupakan forum jaringan nasional yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil, yaitu AMAN, FWI, Huma, ICEL, IERS, IHSA, IPPHTI, KpSHK, IYF, JANGKAR, Kehati, Kemala, Pelangi, DTE, JATAM, Kiara, KRKP, Latin, Nastari, Raca Institute, Sawit Watch, Satu Dunia, SBIB, Soliper, Telapak, TI-Indonesia, dan WALHI.
Forum ini bertujuan menjawab tantangan-tantangan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. CSF percaya permasalahan perubahan iklim tidak terlepas dari persoalan keselamatan Manusia (Human security), utang Ekologis (Ecological Debt), hak atas Lahan (Land right) dan Produksi konsumsi (Production consumption) - disingkat H.E.L.P, yang belum sepenuhnya dijamin negara.
H on H E L P: Human Security (H)
Dalam pemahaman yang paling sederhana, Human Security (H) dapat diartikan sebagai "keselamatan manusia" dari segala jenis ancaman yang mungkin mengancam kehidupan. Dalam konteks lingkungan hidup dan kerentanan perubahan iklim "H" dapat diartikan sebagai the protection of "the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and fulfillment" (Ogata & Sen, 2003); the security of individuals, their livelihoods and human rights including economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security.
Sementara keselamatan manusia dipahami sebagai "Jaminan atas pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap penerapan mekanisme solusi dalam konteks perubahan iklim". Berdasarkan pemahaman tersebut human security memiliki cakupan luas, termasuk aspek-aspek hak asasi manusia (HAM). Itu penting menjadi indikator pengukur kebijakan pemerintah tentang perubahan iklim yang berkeadilan, sebagaimana didorong CSF.
Untuk Indonesia, permasalahan keselamatan menjadi sangat relevan. Hak ekonomi sosial dan budaya maupun sipil politik masyarakat belum sepenuhnya dijamin dan dipenuhui Negara. Dalam proses-proses negosiasi di tingkat internasional pun, aspek keselamatan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan.
Contoh paling mudah dapat kita lihat pada pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap informasi dan partisipasi, yang masih sangat minim[5]. Walaupun pada tingkat kebijakan dana peraturan perundang-undangan sudah dijamin, namun pada praktek pemenuhannya sangat minim.[6].
Dalam kaitanya dengan perubahan iklim, dimana tingkat kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan tersebuat semakin tinggi, isu pemenuhan hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi menjadi salah satu prasyarat terjaminnya keselamatan orang. Misalnya saja, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang dampak perubahan iklim bagi kesehatan, ketahanan pangan, dan hal-hal lainnya yang berkait dengan kelangsungan hidupnya. Masyarakat wajib diberi ruang berpartisipasi, termasuk mangajukan keberatan, dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan pemerintah.
Untuk lebih lengkap, Anda dapat membaca buku CSF "Membaca Jejak Perubahan Iklim".
Dukung HELP dengan memempatkan banner kecil ini di website atau blog Anda. Juga Anda dapat membantu menyebar luaskan link berikut ini.
Copy anda Paste code berikut di blog atau website Anda :
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.csoforum.net/home/help.html" target="_self" title="HELP"><img src="http://www.csoforum.net/images/stories/help.png" border="0" alt="H E L P" /></a></div>
Powered by Facebook Comments
