Slide Show
 

CSF TERKINI

xbannerlaunching

Negara Gagal Atasi Krisis Pangan

E-mail Print PDF



“Negara gagal melihat masalah pangan. Bukannya memperbesar budget, justru mengundang investor, mendorong pertanian skala besar, mengabaikan potensi lokal dan impor yang terus meningkat” Ujar Tejo Wahyu Jatmiko, dari Aliansi untuk Desa Sejahtera pada diskusi “Keadilan Iklim dan Tantangan Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh CSF bersama Majalah Forum keadilan (Jakarta, 21/9).

Diskusi yang diikuti oleh 35 Peserta mewakili LSM, pemerintah dan media ini menghadirkan 4 narasumber; Sri Palupi dari Ecosoc Right, Khudori, Pengamat Pangan Nasional, Tejo Wahyu Jatmiko dari Aliansi untuk Desa Sejahtera serta Emilia Harahap dari Kementerian Pertanian.

Ironi, bagi negara agraris yang tanahnya subur dan memiliki biodiversitas terbesar ke-2 di dunia setelah Brazil dan luas lautan sekitar 5,8 km2 dengan ribuan perairan, seperti sungai, danau, dan rawa, mengalami krisis pangan. Dan itu justru terjadi di wilayah potensial seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Sri Palupi dari Ecosoc Right menyebutkan Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di NTT yang kaya sumberdaya alam dan paling subur tanahnya. Namun prevalensi gizi buruk di kabupaten ini termasuk yang tertinggi di NTT. 



Padahal menurut Khudori, ketersediaan pangan Indonesia, baik hewani dan nabati bisa dikatakan melimpah. Tercermin dari ketersediaan energi 3.907 kkal/kapita/hari, dan protein 85,32 gram/kapita/hari. Asupan yang cukup untuk membuat setiap orang Indonesia mengalami obesitas. Tapi nyatanya, kasus gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia masih cukup tinggi;  4,135 juta jiwa pada tahun 2007.


Krisis pangan saat ini dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang mengalahkan pertanian rakyat. Misalnya UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal

Selain itu, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan untuk mengatur mengatur produksi, distribusi dan konsumsi pangan sendiri. Pasar lebih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan.

Sementara upaya pemerintah mengatasi krisis pangan justru semakin memperparah kondisi. Dengan dalih menjaga ketersediaan beras dalam negeri, pemerintah meningkatkan impor. Berdasarkan data BPS, selama semester I 2011 (Januari-Juni), Indonesia telah mengimpor bahan pangan, baik mentah maupun olahan, senilai 5,36 milliar dollar AS atau sekitar 45 triliun rupiah dengan volume impor mencapai 11,33 juta ton. Tejo menyebutkan bimpor bahan pangan Indonesia tinggi, “Bahkan singkong dan garam yang mudah diproduksi di dalam negeri tetap  diimpor. Banyak pihak sudah menyatakan Indonesia masuk dalam jebakan pangan (food trap)”.

Penting bagi semua pihak, khususnya pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Krisis pangan yang dihadapi Indonesia adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Tanpa upaya perbaikan kebijakan pemerintah, kondisi pangan Indonesia akan semakin berbahaya.

Last Updated ( Friday, 23 September 2011 13:24 )  

Login

Follow Me

facebook2 twitter_logo

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday308
mod_vvisit_counterYesterday502
mod_vvisit_counterThis week2577
mod_vvisit_counterLast week3200
mod_vvisit_counterThis month8382
mod_vvisit_counterLast month10789
mod_vvisit_counterAll days338706

You are here: