Di berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat memiliki pengetahuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Di Indramayu, petani memuliakan benih tahan kering, melakukan uji coba budi daya di lahan bergaram, mengubah pola tanam menjadi gogoranca. Di Brebes, petani menanam varietas tahan asin, mengembangkan sabuk hijau mangrove, dan banyak lagi. Hal seperti ini yang seharusnya dikembangkan oleh pemerintah. Kenyataannya, langkah pemerintah untuk mengatasi ancaman dan dampak perubahan iklim hanya difokuskan pada mitigasi dan mengabaikan dukungan adaptasi lokal.
Pengantar
Naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan musim tidak lagi dapat diprediksi. Fenomena musim hujan yang cenderung lebih pendek dengan curah yang lebih tinggi, dan musim kemarau lebih panjang mengakibatkan peningkatan ancaman bencana seperti banjir, badai topan, badai siklon tropis, endemik, kekeringan, El Nino, tsunami dan berbagai ancaman bencana lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan, lingkungan, pertanian dan pangan serta kelangsungan makhluk hidup.
Perubahan iklim mengancam proses produksi pangan masyarakat lokal. Cuaca yang tak menentu membuat petani tak bisa lagi memperkirakan waktu untuk mengelola lahannya. Kekeringan, banjir, ledakan hama, yang berisiko gagal panen harus dihadapi petani. Di kecamatan Kualah Leidong dan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Medan, kemarau panjang membuat lumbung padi seluas 26.000 hektar penghasil beras ramos terancam kekeringan. Jika terus menerus terjadi, akan mengancam ketahanan pangan.
Di berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat memiliki pengetahuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Di Indramayu, petani memuliakan benih tahan kering, melakukan uji coba budi daya di lahan bergaram, mengubah pola tanam menjadi gogoranca. Di Brebes, petani menanam varietas tahan asin, mengembangkan sabuk hijau mangrove, dan banyak lagi. Di kawasan yang lain pun banyak ditemukan. Hal seperti ini yang seharusnya dikembangkan oleh pemerintah. Kenyataannya, langkah pemerintah untuk mengatasi ancaman dan dampak perubahan iklim hanya difokuskan pada mitigasi dan mengabaikan dukungan adaptasi lokal.
Perempuan, sebagai salah satu penghasil pangan, juga tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan. Padahal, secara global, perempuan menghasilkan 50% pangan untuk penduduk. Tetapi ironisnya, 70% orang miskin adalah perempuan. Kebijakan yang diambil pemerintahan SBY untuk mengatasi masalah persoalan ketahanan pangan bangsa cenderung berpihak pada pembangunan industri pengan skala besar yang padat modal dengan orientasi ekspor, mengabaikan penghasil pangan skala kecil, yang di dalamnya sebagian besar adalah perempuan.
Tak hanya itu, Kebijakan pemerintah yang lain pun justru makin mempercepat terjadinya perubahan iklim. Pernyataan SBY untuk mengurangi karbon hingga 26% tidak dibarengi dengan usaha pemerintah menyelamatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi pelepasan emisi. Alih fungsi hutan dan gambut menjadi untuk industri serta kebijakan impor beras yang membutuhkan transport panjang semakin memperparah kondisi.
Tujuan
Tujuan diskusi ini adalah;
1. Mendapatkan gambaran kelaparan akut yang terjadi pada beberapa kawasan di Indonesia dan bagaimana respon terbaiknya
2. Membahas kebijakan pangan nasional dan pengaruh dampak perubahan iklim dan serta respon pemerintah
3. Untuk membahas inisiatif-inisiatif lokal dalam membangun ketahanan pangan serta tantangannya ke depan.
Waktu dan Tempat
Diskusi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 September 2011 jam 10.00 – 13.00 WIB bertempat di kantor Majalah Forum, Jl. Pekayon I No. 26, Pejaten Barat Jakarta Selatan.
Narasumber
Narasumber diskusi ini adalah :
1. Sri Palupi, Ecosoc Right, Fonemona kelaparan di beberapa tempat di Indonesia dan bagaimana tantangan dan respon terbaiknya
2. Chudori, Pengamat Pangan Nasional, Sampai dimana Pangan Berdaulat Indonesia?
3. Emilia Harahap, Kementerian Pertanian, Kebijakan dan langkah pemerintah terhadap ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.
4. Tejo Wahyu Jatmiko, Aliansi untuk Desa Sejahtera, Menyuarakan Kedaulatan Pangan.
Penanggung Jawab
Diskusi ini terlaksana atas kerjasama Civil Society Forum for Climate Justice dengan Majalah Forum
