Slide Show
 

COP 18: Selamatkan Rakyat, Turunkan Emisi, Hentikan Membakar Bumi

Pada 26 November – 7 Desember 2012 akan berlangsung KTT Perubahan Iklim di Doha Qatar. Dunia menjadi saksi meningkatnya krisis iklim. Mulai badai Sandy  di Amerika Serikat hingga banjir dan berbagai bencana lingkungan lainnya  yang makin rutin dan meluas di negara-negara Asia. Namun, para pemimpin Negara industri justru mempermainkan nasib penduduk bumi lewat ketidakpastian penurunan emisi, dan dukungan adaptasi bagi negara-negara berkembang dan miskin. Tak hanya menjadi batu sandungan dalam tiap KTT Iklim, yang membuat Kyoto Protokol periode pertama berakhir 2012 tanpa kesepakatan mandat penurunan emisi Negara Industri. Amerika Serikat berusaha membawa substansi negosiasi iklim ke dalam negosiasi informal di luar skema PBB - UNFCCC, melalui Major Economies Forum on Energy and Climate. Indonesia adalah salah satu anggotanya. Bagaimana nasib Keselamatan Penduduk bumi ke depan?



Pemanasan Global Ancam Pasokan Air"""
MP3EI, Ekonomi Hijau
ala Indonesia?
Cara Petani Beradaptasi dengan Iklim

Moratorium Hutan, Perpanjangan Saja Tak Cukup

E-mail Print PDF
Moratorium hutan akan berakhir pada 20 Mei 2013. Sejumlah pihak mendesak agar moratorium lebih dari sekedar dilanjutkan.
"Untuk mencapat target reduksi emisi 26-41 persen, cakupan dari moratorium perlu diperluas," ungkap Jonas Busch dari Conservation International (CI).
Dalam diskusi yang digelar World Resources Institute di Jakarta pada Senin (6/5/2013), Busch mengungkapkan bahwa perluasan moratorium tidak hanya mendukung tata kelola hutan yang lebih baik tetapi juga membantu mengurangi emisi.
Menurut kajian CI, moratorium mampu mengurangi emisi akibat deforestasi di hutan primer dan gambut sebesar 8,3 persen. Jika diperluas mencakup kawasan hutan sekunder, penurunan mencapai 9 persen. Sementara, jika memperluas ke penebangan, penurunan mencapai 9,6 persen.
Sementara, Giorgio Budi Indrarto dari Forest Watch Indonesia mengutarakan bahwa moratorium tidak bisa hanya berlanjut hanya seperti saat ini.
"Kalau berlanjut harus ada review izin. Izin yang ada dibenahi dulu. Selain itu juga memimalisasi pengecualian dan melakukan penguatan substansi moratorium," katanya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jojo itu mengungkapkan bahwa moratorium tidak bisa ditarget berdasarkan waktu. Namun harus berbasis sesuatu yang bisa dicapai. Hal ini harus diperhatikan bila moratorium nanti berlanjut.
"Perpanjangan moratorium tidak akan efektif tanpa pembaharuan kebijakan terkait moratorium itu sendiri," kata Jojo.
Yani Saloh, Asisten Staf Khusus Kepresidenan Bidang Perubahan Iklim mengatakan bahwa Instruksi Presiden no 10 Tahun 2011 tidak bisa dilanjutkan. Jika moratorium dilanjutkan, maka harus diterbitkan Inpres baru dan hanya berlaku hingga Oktober 2014, akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Editor :yunan kompas

Moratorium hutan akan berakhir pada 20 Mei 2013. Sejumlah pihak mendesak agar moratorium lebih dari sekedar dilanjutkan.
"Untuk mencapat target reduksi emisi 26-41 persen, cakupan dari moratorium perlu diperluas," ungkap Jonas Busch dari Conservation International (CI).

Read more...
 

Untuk Merebut Kembali Masa Depan, Kita Harus Mengubah Masa Kini. Usulan Kami untuk Perubahan Sistem, Bukan Perubahan Iklim

E-mail Print PDF
Kapitalisme telah mengeksploitasi dan menghancurkan alam dan bumi melebihi batas, sehingga sistem ini telah mempercepat perubahan yang mendasar dan berbahaya bagi iklim kita.
Saat ini, perubahan cuaca berlangsung semakin parah dengan berbagai efek turunannya–ditandai dengan kekeringan, hilangnya unsur hara tanah, banjir, badai, topan, kebakaran hutan dan mencairnya es kutub–yang menunjukkan bahwa planet ini sedang panas terbakar. Perubahan ekstrem ini memberikan dampak langsung pada kehidupan, antara lain menimbulkan korban jiwa, hilangnya mata pencaharian, ladang, tanaman dan tempat tinggal. Kesemua ini berakibar pada terjadinya migrasi, terutama perpindahan terpaksa dan pengungsian akibat perubahan iklim dan bencana alam dalam skala besar: fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kemanusiaan dan alam sekarang berada di tubir jurang. Kita dapat berdiam diri saja dan melanjutkan hidup menuju masa depan dengan konsekuensi kehancuran yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan—atau kita dapat mengambil tindakan dan merebut kembali masa depan yang kita idamkan.
Kita tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan membiarkan kapitalisme membakar kita semua. Kita akan bertindak dan mengatasi akar penyebab perubahan iklim ini, yakni dengan mengubah sistem kapitalisme yang menghancurkan manusia dan bumi. Inilah saatnya untuk bertindak, tidak hanya bicara.
Kita harus memelihara, mendukung, memperkuat dan meningkatkan skala pengorganisasian akar-rumput di semua tempat, terutama di garis depan medan pertempuran: tempat di mana permasalahan dan risiko terbesar berada.
Perubahan sistem yang kami maksudkan adalah:
• Membiarkan lebih dari dua pertiga cadangan bahan bakar fosil di bawah tanah, serta di bawah dasar laut demi mencegah bencana perubahan iklim.
• Melarang segala eksplorasi baru dan eksploitasi minyak bumi, pasir tar, serpih minyak, batu bara, uranium, dan gas alam.
• Mendukung transisi yang adil bagi pekerja dan masyarakat dari ekonomi yang terlalu bergantung pada energi menjadi ekonomi lokal yang tangguh berdasarkan keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan.
• Terjadinya desentralisasi generasi dan kepemilikan energi di bawah kendali masyarakat lokal dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Melakukan investasi pada infrastruktur energi lokal berbasis masyarakat dan berskala kecil.
• Menghentikan pembangunan infrastruktur besar yang sia-sia, tidak menguntungkan penduduk serta menyumbang gas rumah kaca dalam jumlah besar, misalnya bendungan raksasa, jalan tol, proyek-proyek energi terpusat skala besar, serta bandara-bandara skala raksasa.
• Mengakhiri dominasi industri produksi pangan berbasis ekspor (termasuk di sektor peternakan), dan mendukung pertanian skala kecil yang terpadu dan ramah lingkungan serta sistem yang menjamin kedaulatan pangan, berbasis tanaman lokal, memenuhi kebutuhan gizi dan budaya masyarakat lokal. Langkah-langkah ini akan membantu untuk mendinginkan kembali planet kita.
• Penggunaan pendekatan zero-waste (tanpa limbah) dengan cara mendukung daur ulang yang menyeluruh serta program pengomposan; proses yang tidak menggunakan pembakaran sampah yang malah menghasilkan gas rumah kaca – termasuk juga tidak menggunakan generasi terbaru mesin pembakaran sampah (incinerator) – dan tempat pembuangan sampah akhir.
• Menghentikan perampasan tanah dan menghormati hak-hak petani kecil, petani tunakisma dan perempuan. Akui hak-hak kolektif masyarakat hukum adat sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk hak mereka atas tanah dan wilayah mereka.
• Mengembangkan strategi ekonomi yang menciptakan jenis-jenis baru ‘pekerjaan iklim’, yakni pekerjaan dengan gaji layak yang langsung berkontribusi terhadap pengurangan karbon, terutama pada sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian, transportasi umum dan retrofit bangunan.
• Mengembalikan kendali sumber-sumber publik demi membiayai proyek-proyek untuk masyarakat luas dan alam seperti kesehatan, pendidikan, makanan, penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan, pemulihan penampungan air, konservasi dan restorasi hutan dan ekosistem lainnya serta menghentikan subsidi untuk industri kotor, agribisnis, juga industri militer.
• Membangun infrastruktur transportasi umum yang bersih dan adaptif terhadap sumber energi lokal non-BBM untuk menggantikan penggunaan mobil-mobil di jalan raya, dan menjadikan infrastruktur transportasi umum tersebut bisa dan mudah diakses, serta terjangkau untuk semua orang.
• Mengutamakan produksi lokal dan konsumsi barang tahan lama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta untuk mengurangi pengangkutan barang-barang yang terlalu jauh.
• Menghentikan dan membalikkan perdagangan bebas yang dikendalikan oleh korporasi dan perjanjian investasi yang menempatkan laba di atas segala-galanya; perdagangan yang menghancurkan buruh, alam, juga kapasitas bangsa-bangsa untuk menentukan kebijakan mereka sendiri.
• Mengentikan penguasaan korporasi terhadap ekonomi dan sumber daya alam, yang malah digunakan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional.
• Menghentikan industri perang dan infrastruktur militer dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh perang, serta mengalihkan anggaran perang untuk mendukung perdamaian sejati.
Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai penyediaan lapangan pekerjaan untuk semua yang lebih komprehensif. Membangun perubahan sistemik akan menyediakan lebih banyak pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan yang disediakan oleh sistem kapitalisme. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun ekonomi yang melayani rakyat, bukan melayani kaum pemodal belaka. Kita akan menghentikan perusakan tak berujung atas tanah bumi, udara, dan air, demi melestarikan kesehatan manusia dan siklus kehidupan alam. Kita bisa menghindari migrasi paksa serta jutaan jiwa yang harus mengungsi karena perubahan iklim.
Demi perubahan sistem, dominasi global perusahaan transnasional dan bank-bank harus diakhiri. Masyarakat yang bisa menjamin keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan adalah masyarakat yang punya kendali demokratis atas sumber daya alam yang berdasarkan hak kaum pekerja (termasuk pekerja migran), masyarakat adat, perempuan, serta menghormati kedaulatan rakyat. Hanya masyarakat yang memiliki kontrol demokratis atas sumber daya yang didasarkan pada hak-hak pekerja (termasuk pekerja migran), adat dan hak-hak perempuan serta menghormati kedaulatan rakyat, yang akan mampu menjamin keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan sistem perlu membebaskan diri dari dari masyarakat patriarkal untuk menjamin hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan. Feminisme dan ekologi adalah komponen utama dari masyarakat baru yang kita perjuangkan.
Kita membutuhkan suatu sistem yang dapat memadukan manusia dan alam secara harmonis, bukan model pertumbuhan tanpa henti yang dipromosikan sistem kapitalis yang bertujuan mencari keuntungan terus-menerus. Ibu Pertiwi dan semua sumber alamnya tidak mampu menopang kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat industri modern saat ini. Kita memerlukan sistem baru yang menjawab kebutuhan rakyat banyak—dan bukan hanya untuk segelintir kalangan. Kita membutuhkan redistribusi kekayaan yang saat ini dikuasai oleh hanya 1% populasi dunia. Dan dengan keterbatasan Ibu Pertiwi, kita juga membutuhkan definisi baru untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh kehidupan di planet ini.
Sementara pertentangan di dalam perundingan iklim PBB terus berlanjut, medan pertempuran utama ada di luar meja-meja perundingan. Medan pertempuran ini berakar pada tempat-tempat di mana terjadi perlawanan terhadap industri bahan bakar fosil, industri agrobisnis, deforestasi, skema perdagangan karbon dan proyek-proyek semacam REDD (Pengurangan Emisi melalui Penebangan Hutan dan Perusakan Hutan) yang menjadi sebab utama perampasan tanah dan air serta penggusuran di seluruh dunia.
Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Rusia dan negara-negara industri lainnya, sebagai negara-negara yang tercatat dalam sejarah sebagai yang paling banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca, harus melaksanakan pengurangan terbesar. China, India, Brasil, Afrika Selatan dan negara-negara berkembang lainnya juga harus memiliki target untuk pengurangan emisi berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibility). Kita tak bisa sepakat bahwa atas nama hak untuk pembangunan, beberapa proyek yang terbukti tak berkelanjutan dan mengeksploitasi alam secara berlebihan, akhirnya dijalankan di negara-negara berkembang demi keuntungan kaum elit 1%.
Perjuangan untuk sebuah sistem baru juga merupakan perjuangan melawan solusi palsu perubahan iklim. Jika kita tak menghentikan solusi-solusi palsu ini, sistem bumi dan dan kesehatan alam semua kehidupan di bumi akan terkena dampak buruk. Dengan ini, kami menolak solusi-solusi palsu berbasis teknologi seperti geo-engineering, genetically modified organisms (GMOs, transgenik), agrofuel, bioenergi industri, biologi sintetik, nanoteknologi, hydraulic fracturation (sering disebut fracking), proyek-proyek nuklir, pembangkit energi berdasarkan pembakaran limbah, dan lain sebagainya.
Kami juga menentang berbagai usulan yang menginginkan perluasan komodifikasi, finansialisasi dan privatisasi fungsi-fungsi alam melalui “perekonomian-hijau (green economy)” yang memberikan harga pada alam dan menciptakan pasar turunan baru yang hanya akan meningkatkan ketidaksetaraan dan mempercepat kerusakan alam. Kita tak bisa meletakkan masa depan alam dan kemanusiaan di tangan mekanisme spekulasi keuangan seperti perdagangan karbon dan REDD. Kami berseru dan mendesak Uni Eropa untuk membatalkan Skema Perdagangan Emisi mereka.
REDD, seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (Clead Development Mechanisms), bukan solusi perubahan iklim dan merupakan bentuk baru kolonialisme. Demi membela masyarakat adat, komunitas lokal dan lingkungan, kami menolak REDD+ dan perampasan hutan, lahan pertanian, tanah, hutan bakau, dan lautan di seluruh dunia yang berfungsi sebagai penyerap polusi gas efek rumah kaca. REDD dan potensi perluasannya adalah kontra reformasi agraria—juga merusak dan mengalihkan tugas produksi pangan menjadi proses “pertanian karbon” yang dalam meja perundingan disebut “Pertanian Cerdas Iklim”.
Kita harus menghubungkan perjuangan sosial dan lingkungan, menyatukan masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan menggabungkan inisiatif lokal dan global agar kita dapat bersatu padu dalam perjuangan bersama. Kita harus menggunakan berbagai bentuk perlawanan. Kita harus membangun gerakan yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari rakyat yang menjamin demokrasi pada semua lapisan masyarakat.
Berbagai usulan telah memiliki elemen kunci untuk membangun sistem alternatif yang baru. Beberapa contoh termasuk “Buen Vivir”, proyek mempertahankan hak-hak rakyat (defending the commons), menghormati wilayah adat dan area pelestarian milik komunitas, hak Ibu Pertiwi – hak (asasi) alam, kedaulatan pangan, kemakmuran tanpa pertumbuhan, de-globalisasi, indeks kebahagiaan, kewajiban dan hak generasi masa depan, Kesepakatan Rakyat Cochabamba dan lain sebagainya.
Kita telah lama berharap untuk sebuah dunia yang berbeda—yang mungkin kita wujudkan. Saat ini kita menanamkan harapan tersebut dan mengubahknya menjadi keberanian, kekuatan dan tindakan—bahwa dengan bersama, kita bisa mengubah sistem yang menghancurkan saat ini. Demi masa depan umat manusia, kita harus berjuang mulai saat ini.
April 2013
Ditandatangani oleh fasilitator Climate Space (pada World Social Forum, Tunisia 2013)
Alliance of Progressive Labor, Filipina
Alternatives International
ATTAC Perancis
Ecologistas en Acción
Environmental Rights Action, Nigeria
ETC Group
Fairwatch, Italia
Focus on the Global South
Global Campaign to Dismantle Corporate Power and end TNCs’ impunity
Global Forest Coalition
Grassroots Global Justice Alliance
Grupo de Reflexão e Apoio ao Processo do Fórum Social Mundial
Indigenous Environmental Network
La Via Campesina
No-REDD Africa Network
Migrants Rights International
OilWatch International
Polaris Institute
Transnational Institute

Kapitalisme telah mengeksploitasi dan menghancurkan alam dan bumi melebihi batas, sehingga sistem ini telah mempercepat perubahan yang mendasar dan berbahaya bagi iklim kita.

Read more...
 

Menginjak Hak Ibu Bumi

E-mail Print PDF
KOMPAS.com - Suronto (54), petani Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (4/2/2013), mengatakan, angin ribut lima hari sebelumnya merusak 2 hektar dari 3 hektar sawahnya. Suronto membayangkan penghasilan Rp 84 juta. Namun, dia hanya bisa menerima Rp 65,1 juta.
Kalimantan Tengah yang dulu tak pernah banjir, kini terendam hingga 50 sentimeter akibat rusaknya daerah tangkapan di hulu.
Januari lalu, sedikitnya 20.000 domba di Australlia terbakar akibat gelombang panas yang melintasi benua. Suhu udara mencapai 40 derajat celsius, bahkan bisa mencapai 50 derajat celsius.
Cuaca buruk akibat gelombang dingin dari Rusia menyapu Timur Tengah, mengakibatkan banjir dan badai salju di kawasan gurun. Jordania disiram salju hingga ketebalan 30 sentimeter.
Di Amerika Serikat, tahun 2012 adalah tahun terpanas sepanjang catatan meteorologis yang mengakibatkan 3,7 juta lahan terbakar. Di Semenanjung Antartika, data galian inti es di James Ross Island, yang dilaporkan Nature Geoscience pekan lalu, menunjukkan, laju meleleh lapisan es mencapai rekor tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Suhu lapisan es mencapai ”suhu rentan”, kenaikan suhu meski sedikit akan melelehkan es.
Berdasarkan riset Zoological Society of London, hampir seperlima spesies reptil dari sekitar 9.500 spesies di dunia akan punah, antara lain, karena pemanasan global selain kerusakan lingkungan. Naiknya suhu bumi memengaruhi kecenderungan jenis kelamin dan ukuran hewan.
Reptil, seperti kura-kura, penyu, ular, kadal, dan buaya, serta hewan amfibi merupakan indikator lingkungan, termasuk perubahan iklim.
Studi oleh Tyndall Centre for Climate Change Research di University of East Anglia, Inggris, memperingatkan, tingkat kenaikan emisi gas karbon, sebagai gas utama gas rumah kaca, meningkat pada level yang mengarah pada kenaikan suhu 4-6 derajat celsius pada akhir abad ini. Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, 2009, merekomendasikan batas ambang kenaikan suhu 2 derajat celsius. Itulah ”Wajah-wajah Perubahan Iklim”, tema Hari Bumi Internasional.
Hak Ibu Bumi
Nasib Ibu Bumi terus merana. Bahan bakar fosil, mulai dari batubara hingga minyak, terus-menerus dikuras dari perut Ibu Bumi, menyisakan kerusakan lahan dan ekosistem, mengakibatkan bencana dan putusnya rantai kehidupan.
Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi telah menafikan ”kesejahteraan”. Paradigma ”pembangunan berkelanjutan” yang diperkenalkan Komisi Brundtland tak mewujud.
Konferensi global tentang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan terus berlangsung, yang berimplikasi penghamburan emisi—yang dijawab dengan ”offset” (”kompensasi”) yang tak relevan.
Gerah dengan pembangunan dunia yang semakin merusak, Konferensi Masyarakat Dunia tentang Perubahan Iklim dan Hak-hak Ibu Bumi (World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth) di Bolivia pada April 2010 melahirkan Deklarasi Hak-hak Ibu Bumi.
Pantas digarisbawahi salah satu butirnya menyebutkan, ”Hak setiap ’makhluk’ (Ibu Bumi termasuk di dalamnya sebagai ’living being’) dibatasi oleh hak-hak dari ’makhluk’ lain dan setiap konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan bertujuan mempertahankan integritas, keseimbangan, kesehatan Ibu Bumi.”
Poin lain, pernyataan bahwa ”perburuan kesejahteraan (wellbeing) manusia harus berkontribusi pada kesejahteraan Ibu Bumi, sekarang dan di masa depan.”
Korbankan kesejahteraan
Dari berbagai ilustrasi di awal tulisan, nyata betapa perburuan kesejahteraan manusia telah mengorbankan kesejahteraan Ibu Bumi. Hitungan nominal hasil dari ”pertumbuhan ekonomi” luput disandingkan dengan hitungan nominal untuk membangun kembali kehidupan yang rusak akibat bencana—yang semakin masif dampaknya.
Potret sekilas, berapa nilai nominal ekspor batubara dari tanah Kalimantan? Apakah sebanding dengan nilai nominal yang harus dibayarkan untuk mengembalikan kehidupan penduduk yang terkena bencana. Atau sengaja tidak dihitung? Toh, biaya perbaikan rumah dan penggantian perabot rusak tidak ditanggung oleh pemerintah.
Padahal, pemberi izin pertambangan batubara adalah pemerintah yang sering kali tak melibatkan penduduk lokal.
Mantan menteri yang mengurus lingkungan hidup, Emil Salim, selalu menegaskan, ”Pembangunan yang berlangsung tak memasukkan biaya sosial dan biaya lingkungan.”
Ketika orangutan dan gajah mati akibat pembukaan lahan untuk pertambangan atau perkebunan, apakah itu tergantikan? Apakah pohon-pohon berusia puluhan dan ratusan tahun yang ditebang habis bisa tergantikan? Lalu, rantai kehidupan di dalam ekosistem? Masalah-masalah itu tak pernah muncul dalam narasi pembangunan yang memburu pertumbuhan ekonomi.
Indonesia dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bermuara pada pengurasan batubara, mineral, dan migas berada di hulu rantai perusakan Ibu Bumi dan semua ”living being”.
Hak-hak Ibu Bumi telah diinjak-injak tanpa pemahaman bahwa itu hanya bermakna tunggal: semakin buruknya ”wajah-wajah...”, rusaknya rahim Ibu Bumi, yang berujung pada hilangnya kehidupan.
Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI
Sumber :Kompas Cetak
Editor :yunan

KOMPAS.com - Suronto (54), petani Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (4/2/2013), mengatakan, angin ribut lima hari sebelumnya merusak 2 hektar dari 3 hektar sawahnya. Suronto membayangkan penghasilan Rp 84 juta. Namun, dia hanya bisa menerima Rp 65,1 juta.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 100

Menu

Login

Follow Me

facebook2 twitter_logo

Publikasi

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday454
mod_vvisit_counterYesterday441
mod_vvisit_counterThis week1366
mod_vvisit_counterLast week3501
mod_vvisit_counterThis month11284
mod_vvisit_counterLast month14947
mod_vvisit_counterAll days732384

CSF TERKINI

xbannerlaunching


You are here: